Hasil Penelitian LIPI Ungkap 6 dari 10 Anggota DPR Adalah Pebisnis, Paling Banyak Punya Bisnis di Sektor Energi dan Migas

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti P2P (Pusat Penelitian Politik) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengusaha di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Disampaikan Defbry Margiansyah, peneliti P2P LIPI sekaligus pegiat Marepus Corner, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kolerasi percepatan penyusunan regulasi dengan dugaan kepentingan politik dan bisnis para pengusaha.

Dalam temuan awal penelitian bertajuk ‘Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia’ itu, terungkap ada sebanyak 318 orang anggota DPR yang juga adalah seorang pebisnis.

“Total pebisnis meningkat jadi 318 orang, 5 sampai 6 orang dari 10 anggota DPR adalah pebisnis. Jumlah ini lebih dari setengah anggota DPR (55 persen), sedangnya yang non pebisnis hanya 45 persen,” ujar Defbry dalam paparannya, Jumat (9/10/2020).

Secara sektoral, para pebisnis tersebut berkecimpung paling banyak di sektor energi dan migas sebanyak 15 persen, serta teknologi, industri, manufaktur dan ritel juga 15 persen. Sisanya, tersebar di sektor developer dan kontraktor (12 persen), sektor perkebunan, perikanan dan peternakan (11 persen) hingga keuangan dan perbankan (6 persen).

Penelitian ini juga menemukan 116 afiliasi para pebisnis di DPR dengan pemegang kekuasaan (material power). Sebut saja afiliasi dengan Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, hingga Surya Paloh. Dasar hubungannya dikaitkan dengan posisi DPR pebisnis di perusahaan pemegang kekuasaan tersebut, bukan relasi antarpartai.

“Status hubungannya lebih banyak aktor utama, yaitu mereka yang menempati posisi di mereka yang memegang material power. Tapi ada juga status hubungan anak, kerabat,” lanjut dia.

Defbry menyatakan, potensi konflik kepentingan ini semakin tinggi dengan adanya keterkaitan antara bidang usaha yang dimiliki dan penempatan komisi pebisnis di DPR. “Hal ini mengindikasikan kerentanan agenda kerja komisi terhadap bisnis tertentu, terlebih absennya aturan yang mengatur penempatan anggota di komisi,” jelas dia.

Praktik Oligarki di Indonesia Terlalu Vulgar

Sementara itu, peneliti dari Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menilai, banyaknya pengusaha yang memiliki kepentingan dan menjadi bagian dalam pengambilan keputusan membuat Indonesia memiliki praktik oligarki yang terlalu berani dan vulgar, terutama dalam konteks kepentingan bisnis.

“Di Indonesia, mainnya sekarang mulai kasar, dan sudah berubah bentuk menjadi 4.0 (digital),” ujarnya dalam diskusi virtual, Jumat (9/10/2020).

Bhima membandingkan praktik oligarki di Indonesia dengan negara-negara lain. Di Amerika Serikat, misalnya, oligarki dilakukan dengan cara yang lebih halus dan elegan.

Perusahaan besar, lanjut Bhima, seperti Amazon, Facebook, Google dan perusahaan teknologi lain di Silicon Valley melakukan ‘oligarki digital’ dengan membuat yayasan dan tidak terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

“Mereka melakukan pressure (tekanan) terhadap regulasi, upaya mempengaruhi kebijakan eksekutif dan legislatif dengan cara yang sangat halus,” katanya.

Berbeda dengan kondisi oligarki di Indonesia, di mana para pebisnis diikutsertakan menjadi bagian pemerintah. Bhima mencontohkan kasus Staf Khusus Milenial Presiden yang sempat ramai beberapa waktu lalu dan kaitannya dengan pengadaan kelas di program Kartu Prakerja.

“Di luar negeri, nggak ada yang namanya Jeff Bezos, Mark Zuckerberg jadi stafsus. Mereka justru mencoba jaga jarak dari hal itu, tapi kebijakan harus berpihak ke kepentingan bisnis mereka,” katanya.

“Tapi di Indonesia, ada yang jadi parlemen, stafsus, menteri, itu masih memegang usaha yang berkaitan langsung dengan tupoksinya, ini yang saya kira oligarki di Indonesia sudah mencapai titik ekstrim,” lanjutnya. Liputan 6