JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Jadi Sorotan Karena Masuk Daftar Penerima BPUM, Para Pengusaha Tajir, PNS, Anggota DPRD hingga Kepala Dinas di Sragen Dipastikan Tak Akan Bisa Cairkan Bantuannya. Kepala Dinas Pastikan Batal, Begini Penjelasannya!

Tugiyono. Foto/Wardoyo
madu borneo
madu borneo
madu borneo

 

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pihak Dinas Koperasi dan UMKM Sragen memastikan bantuan pemerintah untuk UMKM (BPUM) yang nyasar ke PNS, pengusaha kaya hingga anggota DPRD serta kepala dinas, tidak akan bisa dicairkan.

Bantuan untuk orang-orang tak layak menerima dan belakangan ramai jadi sorotan itu nantinya secara otomatis akan batal saat diverifikasi.

Penegasan itu disampaikan Plt Kepala Dinas Koperasi UMKM Sragen, Tugiyono, Selasa (6/10/2020). Kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , ia mengatakan meski masuk daftar penerima, para PNS dan pengusaha kaya itu tidak akan serta merta bisa mengambil atau mencairkan bantuan Rp 2,4 juta tersebut.

Sebab nantinya akan ada proses verifikasi data dari pihak BRI atau BPKP. Saat verifikasi itulah nantinya akan diketahui bahwa kalangan PNS dan pegawai BUMN, tidak boleh menerima BPUM.

“Memang banyak yang tidak mengajukan tapi tiba-tiba dapat SMS pemberitahuan kalau dapat BPUM Rp 2,4 juta itu. Tapi nanti yang PNS atau pegawai BUMN itu nanti batal saat verifikasi di bank karena tidak bisa dicairkan,” paparnya.

Tugiyono menjelaskan nantinya semua penerima BPUM dan penerima SMS itu akan diverifikasi sebagai syarat pencairan.

Pada saat itulah, nantinya identitas dan kondisi penerima akan ketahuan. Jika ternyata PNS atau pegawai BUMN, secara otomatis dananya BPUM tidak akan dapat diambil atau dicairkan.

“Meskipun dia dapat info dapat BPUM, tapi belum tentu bisa cair gitu,” tandasnya.

Baca Juga :  Juara All England Praveen/Melati dan 10 Pasangan Ganda Campuran Top Pelatnas Diboyong Berlatih di GOR Billy Beras Sragen. Pelatih Nova Widianto Sebut Untuk Refreshing dan Persiapan Menuju Tour Asia di Thailand

Ia menambahkan tidak tahu persis darimana data itu bisa muncul dan masuk sebagai penerima BPUM. Akan tetapi ia menengarai data itu berasal dari BRI.

Sebab jika pemohon dari mandiri atau yang melalui dinas, sampai saat ini belum ada pemberitahuan.

“Kalau data dari BRI kami nggak tahu yang dikirim ke pusat itu. Mungkin BRI itu langsung dari pemerintah pusat dapat alokaso sekian milyar untuk UMKM. Lalu mereka mengirim sebanyak banyaknya dan pada saat verifikasi sebagai seleksinya bisa cair atau tidaknya,” tandasnya.

Tugiyono yang juga Kepala DPMPTSP itu menyampaikan dari informasi yang diterimanya, daftar ribuan penerima BPUM yang sudah beredar itu ternyata dalah data yang pengajuannya oleh BRI dan BPKP.

Sedangkan, data pemohon BPUM dari pelaku UMKM yang pengajuannya lewat mandiri (mendaftar langsung via online) dan Dinas Koperasi UMKM, hingga kini belum keluar hasilnya.

Pihaknya juga tidak mengetahui bagaimana teknis data dan siapa-siapa yang diajukan oleh BRI maupun BPKP. Karena instruksi pengajuan data untuk dua institusi itu langsung dari pusat.

“Jadi yang perlu diketahui bahwa data BPUM itu untuk program bantuan UMKM datanya itu ada tiga jenis. Yang pertama, data yang diusulkan oleh BRI, kedua dari BPKP dan ketiga yang mendaftar mandiri lewat dinas kemarin. Nah yang sudah keluar itu yang dari BRI dan BPKP, yang mandiri sampai saat ini belum keluar,” terangnya.

Baca Juga :  Viral, Aksi Mesum Sepasang ABG Dimabuk Cinta di Taman Edupark Gemolong Sragen. Seolah Tak Peduli Situasi, Polisi Bakal Tingkatkan Patroli

Ia menengarai nama PNS, pengusaha, kepala dinas hingga anggota DPRD yang muncul itu dimungkinkan diajukan oleh BRI.

Sebab sebagian dari mereka mengaku memang merasa tidak pernah mengajukan BPUM sehingga kaget juga tiba-tiba muncul sebagai penerima BPUM dan mendapat pemberitahuan.

Terpisah, M Haris Efendi tidak menampik namanya memang muncul di daftar yang beredar dan diklaim sebagai penerima BPUM itu.

Namun ia menegaskan bahwa dirinya merasa tak pernah mengajukan BPUM sehingga kaget juga ketika namanya ramai diperbincangkan masuk penerima.
Ia juga menyangsikan data itu karena sumbernya tidak jelas. Justru kemunculan namanya itu dinilai merugikannya karena akhirnya memicu kecemburuan sosial di masyarakat.

“Iya memang benar itu nama saya dan alamat saya. Tapi saya nggak pernah mengajukan BPUM. Dan setelah kami cek, ternyata banyak pengusaha besar yang muncul jadi penerima. Di Sumberlawang ada Pak Haji Sutrisno yang kondang, juga muncul. Saya sudah klarifikasi ke BRI ternyata tidak ada, saya tanyakan ke Dinas UMKM ternyata itu data-data pengusaha yang terdaftar sejak 20 tahun yang lalu dimasukan semua. Kami justru dirugikan dikira ikut mengajukan bantuan, padahal enggak pernah. Saya juga bingung kok nama saya tiba-tiba muncul,” tandasnya. Wardoyo