JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Mendagri Wanti-wanti, Hoaks Covid-19 Bisa Dijadikan Modus untuk Saling Menjatuhkan antar Paslon dalam Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berdoa usai salat Jumat di Masjid An-Nuur Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 5 Juni 2020. Foto: Dokumentasi Kemendagri
Madu Borneo
Madu Borneo
Madu Borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  – Berita hoaks penyebaran Covid-19 menjelang Pilkada 2020 diduga digunakan sebagai cara untuk menurunkan partisipasi pemilih yang menguntungkan pasangan calon tertentu.

Penilaian itu dilontarkan oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga.

“Penyebaran hoax dengan menggunakan isu Covid-19 demi perebutan ataupun penggembosan suara bisa menjadi strategi black campaign yang ujungnya membuat tingkat partisipasi pemilih merosot,” kata Kastorius dalam keterangan tertulisnya, Selasa ( 27/10/ 2020).

Kastorius mengatakan, penyebaran hoaks terkait Covid-19 sangat mungkin terjadi saat pelaksanaan pemungutan suara di wilayah maupun tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi perebutan pengaruh para paslon.

Baca Juga :  PGRI Nilai Kebijakan Belajar di Sekolah Tak Bisa Sepenuhnya Diserahkan ke Pemda, Pemerintah Pusat Sebaikanya Membuat Kurikulum Darurat

Misalnya, Kastorius menyebutkan, hoaks yang disebarkan dapat berupa kabar adanya calon pemilih ataupun penyelenggara Pemilu (petugas KPPS) yang terpapar Covid-19 di TPS tertentu sehingga menurunkan animo pemilih yang akan hadir.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kata Kastorius, sangat memikirkan kemungkinan tersebut. Sehingga, Tito meminta bupati dan wali kota bersinergi dengan para pemangku kepentingan.

Baca Juga :  Muncul Klaster Baru Covid-19 Pasca Acara Rizieq Shihab: 7 di Petamburan, 20 Megamendung, 50 di Tebet

Khususnya, kata dia, Forkompimda menggandeng media lokal dalam upaya sosialisasi Pilkada, dengan penerapan protokol kesehatan yang makin kondusif.

Menurut Kastorius, Kemendagri selalu memantau pelanggaran dan kepatuhan protokol kesehatan di masa kampanye.

“Hasilnya sangat memuaskan. Dari 9.500 kampanye tatap muka, pelanggaran hanya sekitar 250 atau 2,5 persen. Artinya, Pilkada aman Covid-19 menunjukkan tren menggembirakan,” ujarnya.

www.tempo.co