BLORA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Blora menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia atas keberhasilan enam kali berturut-turut dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mulai 2014 hingga tahun 2019 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penghargaan itu diserahkan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, melalui Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwodadi, Subur Riyadi kepada Bupati Djoko Nugroho di ruang rapat Bupati Gedung Setda Kabupaten Blora, disaksikan Sekda, dan Kepala OPD terkait pada Selasa (13/10/2020), kemarin.
Usai penyerahan penghargaan berupa sertifikat dan plakat WTP dari Kementerian Keuangan melalui Kepala KPPN, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Bupati Djoko Nugroho dalam sambutannya merasa bersyukur atas raihan penghargaan dari Kementerian Keuangan ini. Dirinya berharap hal ini bisa menjadi motivasi peningkatan kinerja kedepan.
“Piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan ini merupakan oleh-oleh yang luar biasa dari Kementerian Keuangan. Biasanya kepala daerah diundang untuk menerima di pusat, sekarang justru diantar ke Blora mengingat kondisi pandemi,” ucap Bupati.
Bupati menerangkan bahwa Kabupaten Blora sudah enam kali atau enam tahun berturut-turut menerima Opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah disusun dan dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Adanya predikat WTP ini, kata Bupati Blora, bukan tujuan akhir, melainkan awal kerja untuk menuju lebih baik lagi. Menurutnya, WTP ini bukan sebuah prestasi, namun sebuah kewajiban bagi daerah dalam penyelenggaraan sistem keuangannya yang terbaik.
“Kita sudah enam kali, saya berharap tahun depan kita bisa meraih predikat yang lebih baik lagi,” tandasnya.
Kepada seluruh Kepala OPD terkait, Bupati mengingatkan agar bisa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masing-masing unit kerja.
“Membahas uang itu menarik, namun juga sensitif dan banyak resiko. Jadi hati-hatilah dalam mengelola keuangan daerah. Jika ada kesulitan langsung dilaporkan ke OPD terkait yang menangani pengaturan keuangan, agar segera dipecahkan bersama.
Jangan diatur sendiri. Pengelolaan keuangan harus terus ditata lebih baik lagi. Anggaran yang sudah disetujui harus segera diserap untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwodadi, Subur Riyadi menerangkan bahwa WTP merupakan predikat standart kualitas tertinggi terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
“Blora ini sudah enam kali WTP. Biasanya yang sudah lebih dari lima kali penyerahan penghargaannya dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden atau Menteri Keuangan di Jakarta,” jelasnya.
Namun karena masih dalam kondisi pandemi seperti ini sehingga pihaknya yang ditugasi untuk menyerahkan. Dikatakannya, pihaknya juga mendorong agar Pemerintah Kabupaten Blora bisa terus melakukan terobosan dan inovasi untuk mendukung transparansi pengelolaan keuangan di daerah.
“Kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Bupati dan jajaran Pemkab Blora yang telah ikut menyukseskan program Presiden Jokowi untuk mempercepat serapan anggaran di tengah pandemi.
Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat serapan anggaran yang sudah melebihi 63 persen. Semoga penghargaan ini bisa memacu semangat untuk lebih baik lagi. Apalagi masa jabatan Bupati tinggal beberapa bulan, sehingga kami berharap capaian ini bisa menjadi torehan manis kinerja Bapak Bupati,” pungkasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Sekda Komang Gede Irawadi, Kepala BPPKAD Ir. Maskur, MM, dan Kepala Bappeda Ir. Samsul Arief, serta staf dari KPPN Purwodadi. Untuk diketahui KPPN Purwodadi memiliki wilayah kerja di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora. Ahmad|Satria Utama
