MAGELANG, JOGLOSEMARNEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Magelang bersama Badan Pertanahan Nasional melakukan sosialisasi dan koordinasi dalam pembuatan peta tematik pertanahan dan ruang kawasan strategis nasional (KSN) Borobudur, Provinsi Jawa Tengah.
Bupati Magelang Zaenal Arifin di Magelang, menekankan, dalam rangka mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan Borobudur sebagai KSN, terutama dalam pembangunan pariwisata berskala super prioritas, maka perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dalam pembuatan peta tematik pertanahan dan tata ruang.
“Nantinya akan ada empat pintu gerbang yang akan dibangun di KSN Borobudur, yakni di Blondo, Kembanglimus, Palbapang, dan Klangon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta,” terang Zaenal, kemarin.
Lebih lanjut, Zaenal berharap, segala pembangunan yang akan dilaksanakan pada KSN Borobudur ini harus segera mendapat kepastian tata ruang, maka koordinasi akan berlangsung selama 24 hari ke depan untuk melakukan pemetaan.
“Tentunya segala pembangunan yang akan dilaksanakan pada KSN Borobudur ini harus segera mendapat kepastian tata ruang, maka koordinasi hari ini akan berlangsung selama 24 hari ke depan untuk melakukan pemetaan.
Saya harap kepada para camat, kepala desa, dan Kepala OPD terkait bisa memberikan informasi dan dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa mendapat kepastian dan pembangunan KSN Borobudur bisa berjalan dengan lancar,” kata Zaenal Arifin.
Meskipun Borobudur telah ditetapkan sebagai salah satu lokasi pembangunan superprioritas pariwisata di Indonesia, Zaenal berpesan agar tetap dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian alam.
“Tentunya pembangunan tersebut juga harus tetap memperhatikan lingkungan dan ekosistem yang ada, serta tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” katanya.
Plt Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Magelang, Gusmanto mengatakan, perlu adanya sinergitas dalam koordinasi pembuatan peta tematik pertanahan dan ruang KSN Borobudur tersebut.
“Kami sebagai Plt Kepala Pertanahan Kabupaten Magelang akan siap mengawal, ikut melaksanakan tercapainya pelaksanaan kegiatan ini,” ujar Gusmanto.
Sementara itu, peta tematik Kawasan Strategis Nasional (KSN) Borobudur akan disusun. Pemetaan ini untuk melihat pemanfaatan dan penggunaan KSN Borobudur secara utuh.
“Kita akan melihat secara utuh, terkait dengan penguasaannya, kemanfaatannya, dan penggunaannya sehingga nanti tidak ada yang terlewatkan,” ujar Direktur Survei Dan Pemetaan Tematik Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Yuli Mardiono, pada Sosialisasi Dan Koordinasi lalam Rangka Pembuatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Borobudur, di Atria Hotel, belum lama ini.
Yuli Mardiono mengatakan, pihaknya akan memetakan tanah seluas 12.000 hektare yang mencakup lima kecamatan dan 40 desa di KSN Borobudur.
Ia juga meminta para kepala desa untuk bisa bekerja sama secara responsif, terkait sumber-sumber data dan informasi di desanya masing-masing, untuk memperoleh kebijakan secara terukur.
“Kami mohon selama 24 hari ke depan ini rekan-rekan yang ada di desa khususnya yang masuk pada KSN Borobudur dapat memberikan informasi data untuk kegiatan pemetaan ini, agar segala kebijakan yang diambil nanti hasilnya bisa baik,” harapnya.
Pemetaan tersebut dilakukan untuk mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan Borobudur sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) utamanya dalam pembangunan pariwisata berskala superprioritas. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dalam pembuatan peta tematik pertanahan dan tata ruang. F Lusi I Satria Utama
