JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Selaras dengan ucapannya pada serikat pekerja, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan ketua DPR RI, Puan Maharani.
Kedua surat tersebut berisi tentang aspirasi serikat buruh/serikat pekerja yang menolak UU Cipta Kerja. Dua pucuk surat yang dibubuhi sifat “Penting” itu dikirimkan, Jumat (9/10/2020).
Surat kepada Jokowi bernomor 560/4395/Disnakertrans, sedangkan surat untuk Puan bernomor 560/4396/Disnakertrans.
Adapun perihal surat sama-sama tentang “Penyampaian Aspirasi Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Jawa Barat terhadap Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja”.
“Disampaikan dengan hormat, bahwa dengan telah disahkannya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020, di Jawa Barat telah terjadi aksi unjuk rasa dan penolakan terhadap Undang-undang tersebut dari seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) se-Jawa Barat,” demikian bunyi pembukaan surat Ridwan Kamil kepada Jokowi dan Puan.
Dikonfirmasi, Kamis (8/10/2020) malam, Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat Viky Edya membenarkan dua pucuk surat tersebut.
Namun isi paragraf kedua surat Emil, sapaan Ridwan, berbeda antara Puan dan Jokowi.
Kepada Ketua DPR, Emil hanya menyampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan aspirasi serikat buruh/serikat pekerja yang menyatakan dengan tegas menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang.
Adapun kepada Jokowi, Emil mengimbuhkan bahwa serikat buruh/serikat pekerja meminta Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).
Ridwan Kamil sebelumnya memang berjanji menyampaikan aspirasi buruh kepada Jokowi. Janji itu ia lontarkan di hadapan ratusan buruh yang sedang berdemonstrasi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (8/10/2020).
“Suratnya (tuntutan buruh) sudah saya tandatangani. Besok pagi akan dikirimkan oleh Pemprov Jabar ke Presiden,” ujar Ridwan Kamil.
