JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Setahun Pangkas Hukuman 20 Koruptor, ICW Desak Ketua MA Evaluasi Hakim

Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana dan Lalola Easter, saat diskusi di Kantor Pusat ICW, di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2019) / tempo.co
madu borneo
madu borneo
madu borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  – Indonesia Corruption Watch (ICW) kian meragukan komitmen mahkamah agung (MA) dalam melakukan perannya sebagai salah satu pilar damam pemberantasan korupsi.

Pasalnya, belakangan ini terjadi tren pemangkasan hukuman koruptor oleh MA. Contoh terbaru adalah pemangkasan hukuman eks Ketum Demokrat, Anas Urbaningrum dari 14 tahun menjadi hanya delapan tahun.

Oleh karena itu, ICW meminta Ketua MA Muhammad Syarifuddin mengevaluasi kinerja bawahannya yang kerap mengurangi hukuman koruptor.

“ICW menuntut Ketua Mahkamah Agung mengevaluasi penempatan hakim-hakim yang kerap menjatuhkan vonis ringan kepada pelaku korupsi,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Kamis (1/10/2020).

Baca Juga :  Viral Foto Kendaraan Berat Masuk Habitat Komodo, Netizen Sedih. Badan Otorita Pariwisata: Semua Sudah Melalui Kajian Mendalam

Kurnia mengatakan hal tersebut karena melihat tren pengurangan masa hukuman yang dilakukan hakim MA baik di tingkat kasasi maupun Peninjauan Kembali. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sedikitnya ada 20 pelaku korupsi yang diberikan pengurangan masa hukuman oleh MA spanjang 2019-2020.

Terbaru, MA mengurangi hukuman mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dari 14 tahun menjadi 8 tahun penjara. KPK khawatir pengajuan PK menjadi modus baru pelaku korupsi untuk mengurangi masa hukuman.

Kurnia mengatakan sejak awal meragukan keberpihakan MA dalam pemberantasan korupsi. Ia mengatakan tren vonis ICW mencatat rata-rata hukuman pelaku korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara selama 2019.

Baca Juga :  BNI Syariah, Syariah Mandiri dan BRI Syariah Bakal Merger demi Masuk Jajaran Top 10 Bank di Indonesia

Kurnia berkata ada dua dampak buruk yang timbul akibat putusan PK yang meringankan koruptor. Pertama, tidak akan ada efek jera dan kedua kinerja penegakan hukum dalam hal ini KPK akan menjadi sia-sia.

Untuk itu, ICW mengimbau agar KPK terus mengawasi persidangan-persidangan Peninjauan Kembali di masa datang. Ia juga meminta Komisi Yudisial untuk aktif terlibat memantau potensi pelanggaran oleh hakim yang menyidangkan perkara korupsi.

www.tempo.co