JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Tetapkan UMP Tahun 2021, Ridwan Kamil Tunggu Kesepakatan Dewan Pengupahan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Foto: Tempo.co
Madu Borneo
Madu Borneo
Madu Borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  -Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menetapkan Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2021. Namun sebelum itu, pihaknya akan menunggu kesepakatan soal besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 yang tengah dibahas di Dewan Pengupahan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, masih menunggu kesepakatan soal besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 yang tengah dibahas di Dewan Pengupahan.

“Yang namanya upah itu kan kesepakatan. Kesepakatan itu sedang dibahas sampai sebelum tanggal 1 (November 2020),” kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Bandung, Senin (19/10/2020).

Baca Juga :  Bantuan Subsidi Upah untuk Guru dan Dosen Non-PNS: Ini Cara Cek Penerima dan Pencairan Bantuan Rp1,8 Juta

Ridwan mengatakan, UMP adalah upah paling minimum se-provinsi. Biasanya, jelas Ridwan, UMP mengambil upah yang paling rendah di kota/kabupaten tertentu.

Adapun buruh dan pengusaha, menurut Ridwan Kamil, biasanya menunggu penetapan upah selanjutnya, yakni Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

“Yang ramai sebenarnya di UMK,” lanjutnya.

Ridwan Kamil membenarkan adanya wacana untuk tidak menaikkan besaran UMP untuk 2021 menimbang kondisi perekonomian yang terpuruk di masa pandemi ini.

“Kalau wacana itu ada. Yang penting dipahami. Situasi susah kan, mau naiknya juga dari mana, yang ada juga penutupan,” kata dia. “Ini peristiwa bersejarah pertama. Ada upah yang tidak naik, itu turun, karena situasi yang luar biasa parah.”

Baca Juga :  FPI Minta Keadilan Hukum dan Desak Polisi Usut Kerumunan Massa saat Gibran Daftar Calon Wali Kota Solo, Polri: Itu Kan Pilkada, Jangan Disamaratakan

Ridwan Kamil mengaku memilih menunggu kesepakatan soal penepatan upah.

“Saya berdoa, yang penting kesepakatan itu di dapat tanpa ada dinamika-dinamika lagi. Karena kita sudah lelah dengan ini. Pak Kapolda apalagi sampai kurus begitu, demo-demo Omnibus Law dan lain-lain,” kata dia.

“Saya lagi kondisikan dengan Pak Sekda, dan Tim Pemulihan agar komunikasi betul-betul harus saling paham situasi,” ujarnya.

www.tempo.co