JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Di tengah ambisi pemerintah menurunkan angka stunting hingga 14,2 persen pada 2029, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Wihaji mengingatkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dijalankan secara seragam di seluruh daerah. Menurutnya, efektivitas program akan jauh lebih besar jika intervensi difokuskan pada wilayah yang menjadi kantong utama kasus stunting nasional.
Wihaji mengungkapkan, hampir separuh balita stunting di Indonesia terkonsentrasi hanya di enam provinsi. Karena itu, ia menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadikan wilayah-wilayah tersebut sebagai prioritas utama apabila ingin mempercepat penurunan angka stunting secara nasional.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, enam provinsi dengan jumlah balita stunting terbesar adalah Jawa Barat dengan sekitar 638 ribu kasus, Jawa Tengah 486 ribu kasus, Jawa Timur 431 ribu kasus, Sumatera Utara 316 ribu kasus, Nusa Tenggara Timur 214 ribu kasus, dan Banten sekitar 210 ribu kasus.
Menurut Wihaji, penentuan daerah prioritas seharusnya tidak hanya melihat persentase prevalensi stunting, tetapi juga jumlah riil balita yang terdampak.
“Daerah prioritas sebaiknya bukan hanya didasarkan pada persentase stunting tertinggi saja, tetapi juga jumlah balita stunting terbesar,” kata Wihaji saat dihubungi, Jumat (5/6/2026).
Ia menilai keberhasilan menekan angka stunting di enam provinsi tersebut akan memberikan pengaruh besar terhadap capaian nasional karena hampir 50 persen kasus stunting Indonesia berada di wilayah-wilayah itu.
Usulan tersebut muncul setelah BGN mengisyaratkan perubahan fokus program MBG kepada kelompok yang dikenal sebagai 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Wihaji menyambut baik arah kebijakan tersebut karena dinilai sejalan dengan strategi percepatan penurunan stunting.
Menurutnya, kelompok 3B berada dalam fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), periode yang sangat menentukan tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik maupun perkembangan otak.
“Berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi gizi yang diberikan pada masa kehamilan hingga usia dua tahun menghasilkan dampak yang jauh lebih besar,” ujarnya.
Selain memprioritaskan kelompok rentan, Wihaji menekankan pentingnya mempertimbangkan indikator lain seperti tingginya angka anemia pada ibu hamil, kasus kekurangan energi kronis (KEK), serta tingkat kemiskinan saat menentukan lokasi intervensi.
Meski enam provinsi tersebut menjadi penyumbang terbesar kasus stunting, ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan kawasan Indonesia Timur. Daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku tetap membutuhkan perhatian khusus karena masih menghadapi berbagai persoalan gizi dan kesehatan masyarakat.
Data SSGI 2024 mencatat prevalensi stunting nasional berada di angka 19,8 persen. Meski turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 21,5 persen, angka tersebut masih cukup jauh dari target nasional sebesar 14,2 persen pada 2029.
Sementara itu, Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan pihaknya akan memperkuat intervensi gizi bagi kelompok yang paling membutuhkan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak usia sekolah dasar.
Menurut Nanik, berbagai masukan dari ahli gizi dan dokter anak menunjukkan bahwa periode paling krusial untuk intervensi gizi dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia sekitar sembilan tahun.
“Intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia sembilan tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana,” kata Nanik.
Ia berharap pendekatan tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus mendukung pemanfaatan bonus demografi pada masa mendatang. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
