JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Opini

Jafung Perbendaharaan, Pilihan atau Keharusan

 

Oleh : Widyastuti Puji Lestari*

Perjuangan melahirkan jabatan fungsional bidang perbendaharaan telah dimulai sejak tahun 2007, (Diah Ipma Fithria, 2018). Jabatan fungsional (jafung) bidang perbendaharaan salah satu implementasi UU Perbendaharaan Negara bahwa bendahara adalah pejabat fungsional.

Pada awal wacana jafung bidang perbendaharaan, yang menjadi sasaran jafung adalah para bendahara instansi baik bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran maupun bendahara pengeluaran pembantu. Perkembangan lebih lanjut jafung bidang perbendaharaan diberikan kepada para pejabat pengelola keuangan pada satuan kerja (satker).

Tujuan jafung bidang perbendaharaan dibentuk agar tugas pengelolaan keuangan tidak dirangkap oleh jabatan-jabatan lain, termasuk jabatan struktural (Des Dhoni Wiastanto, 2020).

Paket peraturan diatas telah menetapkan empat jafung bidang perbendaharaan yang pada dasarnya dikelompokkan dalam 2 jenis berdasarkan pada kedudukannya. Jafung bidang perbendaharaan tertutup dan jafung bidang perbendaharaan terbuka. Jafung bidang perbendaharaan tertutup adalah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara pada kementerian Keuangan.

Baca Juga :  IMBAS PGP BAGI EKOSISTEM SEKOLAH

Karakteristik tugas jafung bidang perbendaharaan dapat dikategorikan dalam kualifikasi pendidikan, pemaketan tugas, penggunaan jabatan (formasi), kedudukan dan tanggung jawab. Kualifikasi pendidikan jafung Bidang Perbendaharaan ini mensyaratkan minimal adalah D3 dengan fakultas/jurusan yang memenuhi kriteria yaitu akuntansi, manajemen, keuangan, ekonomi, adminsitrasi dan hukum. Perkembangan selanjutnya pada masa inpassing yang berlaku sampai dengan 28 Oktober 2020 ada penyesuaian terkait kualifikasi pendidikan. Kualifikasi pendidikan masih diperkenankan pendidikan setara SMA dan persyaratan minimal D3 berlaku untuk pengangkatan baru.

Pemaketan tugas merupakan pelaksanaan butir-butir kegiatan bagi jafung dalam melaksanakan tugasnya. Misalkan jafung terbuka pada satker sebagai bendahara, maka butir-butir pelaksanaan tugas kebendaharaan telah ditentukan sampai dengan capaian angka kreditnya. Angka kredit dalam setahun ditetapkan dalam besaran tertentu sesuai jenjang jabatan. Ada juga kebalikan dari pemaketan, yaitu kegiatan non pemaketan. Penetapan angka kreditnya secara normatif dihitung per uraian butir kegiatan dalam satu tahun.

Baca Juga :  IMBAS PGP BAGI EKOSISTEM SEKOLAH

Dalam karakteristik penggunaan jabatan (formasi) ada hal khusus mengenai perhitungan dan penentuan jumlah formasijafung terbuka pada satker yaitu minimal 3 (tiga) formasi meliputi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran.Tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya saling uji antara ketiganya dan terselenggaranya fungsi pengelolaan keuangan APBN.

Implementasi jafung bidang perbendaharaan pada satker kementerian/lembaga tidak mengubah tugas dan kewenangan PPK, PPSPM, dan Bendahara. Tugas dan kewenangan tetap mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam peraturan mengenai pengelolaan keuangan APBN. PPK/PPSPM/Bendahara tetap harus memenuhi ketentuan, yakni memiliki Surat Keputusan pengangkatan/penetapan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satker,memiliki Sertifikat Kompetensi dari instansi pembina, dan tetap melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua