JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bentrokan bersenjata antara laskar Front Pembela Islam (FPI) dengan petugas Kepolisian di Tol Cikampek pada Senin (7/12/2020) dini hari berujung pada tewasnya enam orang.
Atas insiden berdarah itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak kepada Presiden Joko Widodo agar membentuk tim independen yang ditugaskan untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Pembentukan tim independen dinilai penting untuk mengurasi kejadian sebenarnya dari peristiwa itu, setelah adanya perbedaan keterangan dari pihak FPI dengan polisi.
“Presiden selaku panglima tertinggi TNI dan Polri kami mendesak terhadap peristiwa ini bukan saja diambil sikap yang minimalis atau formalistik, tetapi dibentuk satu tim yaitu tim independen yang terdiri dari sejumlah pihak,” kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas melalui kanal YouTube Muhammadiyah, Selasa (8/12/2020).
Busyro mengatakan, sejumlah lembaga negara bisa dilibatkan dalam tim independen, salah satunya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), atau bisa juga melibatkan unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dalam menyelediki peristiwa itu, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Busyro mengatakan, pembentukan tim independen penting untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Dia mengatakan kasus ini harus diusut secara terbuka, jujur dan akuntabel. “Karena itu PP Muhammadiyah memandang sangat mendesak dibentuknya tim independen tersebut,” kata dia.
Tak hanya Muhammadiyah, desakan agar pemerintah segera membentuk tim independen guna mengusut kasus ini juga datang dari Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah lembaga nasional, di antaranya LBH Jakarta, KontraS, Amnesty International Indonesia, LBH Masyarakat, PBHI, hingga LBH Pers.
“Koalisi mendesak pemerintah untuk membentuk tim independen melibatkan Komnas HAM dan Ombudsman RI untuk menyelidiki dengan serius tindakan penembakan dari aparat kepolisian dalam peristiwa tersebut, serta membuka hasil fakta-fakta yang ditemukan dari proses penyelidikan tersebut,” ujar salah satu anggota koalisi, Nelson Nikodemus Simamora, dalam keterangan tertulis, Selasa (8/12/2020).
Koalisi menegaskan setiap tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, koalisi meminta penyelidikan yang serius, transparan dan akuntabel terhadap penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia.
Dalam insiden tersebut, koalisi menilai ada banyak kejanggalan dalam peristiwa tersebut yang harus diusut. Terdapat dugaan kuat pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas peradilan yang adil dan hak hidup warga negara.
