JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Pemerintah Tak Berencana Rekonsiliasi dengan Rizieq Shihab, Mahfud MD: Belum-belum Sudah Pasang Syarat Tinggi

Mahfud MD / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  – Pemerintah tak bakal melakukan rekonsiliasi dengan Rizieq Shihab. Pasalnya, imam besar yang juga pemimpin Front Pembela Islam (FPI) tersebut memasang banyak prasyarat kepada pemerintah.

Hal itu ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Mahfud mencontohkan, bahkan Rizieq Shihab meminta dibebaskannya terpidana teroris Abu Bakar Baasyir dan terpidana lainnya, sebagai salah satu syarat rekonsiliasi.

“Maka saya tegaskan, pemerintah tak berencana rekonsiliasi dengan MRS,” ujar Mahfud lewat akun twitternya @mohmahfudmd, Sabtu (12/12/ 2020).

Mahfud MD mengatakan, semula memang dia mengajak Rizieq bertemu di tempat netral untuk berdialog demi kebaikan bersama.

Undangan itu disampaikan melalui tim hukum Rizieq, Sugito Atmo Prawiro dan Ari Yusuf Amir pada Senin, 9 November 2020 atau sehari sebelum Rizieq tiba di Indonesia.

Baca Juga :  Berikut Daftar Nama 47 Korban Pesawat Sriwijaya Air yang Sudah Teridentifikasi. Bagaimana Nasib Jenazah 2 Korban Kakak Beradik Asal Sragen?

“Tapi apa jawabnya? Hari pertama (tiba di Indonesia), dia berpidato lantang, mau rekonsiliasi dengan syarat pemerintah membebaskan terpidana teroris, melepas tersangka tindak pidana dengan nama tertentu. Loh, belum silaturrahim sudah minta syarat tinggi. Maka saya tegaskan, pemerintah tak berencana rekonsiliasi dengan MRS,” ujarnya.

Dorongan agar pemerintah rekonsiliasi dengan Rizieq mencuat. Pertemuan itu diharapkan bisa menurunkan tensi politik yang cukup tinggi usai kepulangan Rizieq.

Konflik semakin tajam setelah ada insiden bentrok polisi dengan laskar FPI di Tol Cikampek yang menewaskan enam orang, Senin lalu.

Baca Juga :  Munarman Sebut, Pam Swakarsa Upaya Polisi  Langgengkan Politik Devide Et Impera

Sampai kini, Mahfud atau perwakilan pemerintah lainnya bahkan belum berbicara ihwal kasus yang kini ditangani Mabes Polri itu.

Budayawan Emha Ainun Najib alias Cak Nun misalnya, mengatakan permusuhan yang tak habis-habis antara FPI dengan pemerintah ini adalah akibat dari tak adanya upaya penyelesaian terhadap penyebab mendasar.

Ia melihat semua pihak tidak mempelajari, mendewasai, dan membijaksanai manajemen jarak antara musyawarah menuju mufakat dalam sila ke-4 Pancasila.

“Ini momentum untuk menguji apakah bangsa kita punya tokoh dengan jiwa kepemimpinan, berkecerdasan dan berkebijaksanaan pemimpin,” kata kata Cak Nun di website pribadinya, caknun.com, Senin, 7 Desember 2020.

www.tempo.co