SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemkab Sragen memutuskan berkirim surat ke Ditjen Perkeretaapian Kemenhub agar membuka kembali portal permanen yang digunakan menutup perlintasan sebidang di Dukuh Siboto, Kalimacan, Kalijambe.
Keputusan itu disampaikan menyusul desakan warga Siboto dan sekitarnya yang menggelar demo mendesak kembali portal dibuka.
“Kecelakaan itu kan tidak satu dua kali, sudah banyak merenggut nyawa. Sebenarnya penutupan itu dilakukan untuk menyelamatkan jiwa, tapi di satu pihak, kepentingan masyarakat yang melewati jalur tersebut harus memutar sejauh 3 kilometer,” papar Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Kamis (17/7/2020).
Bupati menguraikan kejadian kecelakaan yang menewaskan dua personel polisi dan satu aparat TNI di perlintasan Siboto, Senin (14/12/2020) memang membuat PT KAI dan Ditjen Perkeretaapian melakukan respon cepat dengan menutup perlintasan tersebut secara permanen.
Untuk itu, pihaknya akan mengirimkan surat kepada Ditjen Perkeretaapian untuk membuka kembali perlintasan tersebut.
“Sebagai alternatif solusi yang bisa kita lakukan, kami berkirim surat atas nama Pemda memohon kepada Direktur PT KAI dan Pak Dirjen (Perkeretaapian) untuk bisa membuka pintu kembali. Tapi tentu saja dilampiri dengan kesanggupan dari pemerintah desa untuk bisa menjaga 24 jam,” tegasnya.
Jika permintaan tersebut diterima, menurutnya pihaknya akan meminta bantuan PT KAI dan Pemprov Jawa Tengah untuk membangun palang pintu kereta api dan pos penjagaan.
Sementara petugas penjagaan menjadi tanggung jawab Pemkab Sragen dan pihak desa.
“Nanti relawannya dari pemerintah desa. Kalau yang jalan kabupaten kita (Pemkab) akan jaga 24 jam,” jelasnya.
Sebagai alternatif kedua, Pemkab Sragen akan meminta bantuan Dirjen Perkeretaapian untuk membuatkan underpass agar warga bisa melintas dengan aman.
Pihaknya juga akan meminta PT KAI untuk membongkar bangunan-bangunan sepanjang rel yang banyak disorot sebagai salah satu penyebab kecelakaan.
“Sebagai alternatif tadi adalah, ada jalan yang bisa digunakan untuk memutar lewat jalan desa semacam underpass. Selain itu kita juga bersurat kepada PT KAI agar bangunan-bangunan di sekitar rel bisa dibongkar karena menghalangi jarak pandang,” paparnya.
Lebih lanjut, Yuni menyampaikan di sepanjang wilayah Gemolong hingga Kalijambe terdapat tujuh perlintasan sebidang. Dua perlintasan merupakan jalan kabupaten, lima merupakan jalan desa. Dari ketujuh perlintasan kesemuanya tidak ada palang pintu.
“Walaupun tidak ada, ada kesanggupan dari desa dan relawan untuk menjaga, tapi tidak sampai 24 jam hanya sampai jam 9 malam. Volume kereta yang lewat malam hari itu lebih banyak, ada 60 persen. Jadi harusnya malam (tetap) dijaga,” terang Yuni.
Tokoh masyarakat Siboto, Udin Faturrahman menyampaikan penutupan perlintasan tersebut membuat ribuan warga di 6 dukuh merasa resah.
Pasalnya seluruh kegiatan masyarakat sangat terganggu karena akses terdekat mereka menuju jalan raya ditutup.
“Semua warga resah karena kegiatan sosial ekonomi masyarakat terganggu, akses pendidikan terganggu, kegiatan ibadah terganggu,” ujarnya.
Udin mengatakan, tak kurang terdapat 500 KK atau 1.500 jiwa dari enam RT merasakan dampak langsung penutupan ini. Belum lagi terdapat empat fasilitas pendidikan dengan ratusan siswa, yang kesehariannya melewati perlintasan KA tersebut sebagai akses utama.
“Ada empat lembaga pendidikan di Dukuh Siboto ini. Ada MTSN 8 Sragen, SD Muhammadiyah, TK Aisyiyah dan PAUD. Banyak di antara siswa justru merupakan warga luar Dukuh Siboto, dimana hampir semuanya menggunakan perlintasan tersebut sebagai jalan utama. Makanya kami mengetuk pintu hati pemerintah atau siapapun pemegang otoritas agar segera membongkar portal dan membuka kembali akses jalan perlintasan ini,” paparnya.
Aksi ditutup dengan memasang spanduk “Siboto Menangis” menutup besi portal di kedua sisi. Warga menyatakan siap menggelar aksi lagi sampai tuntutan dipenuhi. Wardoyo
