Siap Layani Jemaah, Garuda Indonesia Belum Kantongi Izin Penerbangan Umrah dari Pemerintah Arab Saudi

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Maskapai penerbangan Garuda Indonesia memastikan siap melayani penumpang dan calon jemaah umrah yang hendak ke Mekkah. Kendati demikian, hingga kini maskapai tersebut belum mengantongi izin penerbangan umrah dari pemerintah Arab Saudi.

Meski telah kembali membuka pintu bagi jemaah umrah dari luar negeri, pemerintah Arab Saudi masih mewajibkan para calon jemaah untuk menggunakan maskapai penerbangan Saudi Airlines. Hal tersebut masih berlaku hingga kini.

Disampaikan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra, izin untuk melakukan penerbangan umrah hanya bisa diberikan oleh otoritas Arab Saudi.

“Haji dan umrah aturannya ditentukan oleh Pemerintah Arab Saudi dan saat ini hanya boleh Saudi Airlines,” ujar Irfan dalam acara Public Expose Garuda Indonesia, Selasa (15/12/2020), seperti dikutip Tempo.co.

Meski demikian, Irfan memastikan Garuda Indonesia telah melakukan satu kali uji coba penerbangan umrah sebagai langkah persiapan. Sehingga bila penerbangan umrah kembali dibuka pada 1 Januari 2021 mendatang, Irfan menyebut pihaknya beserta agen penyedia layanan perjalanan sudah siap melayani penumpang.

Dia pun berharap Garuda Indonesia segera mengantongi izin penerbangan tersebut. Terlebih lagi, kata Irfan, Garuda Indonesia telah rutin melakukan penerbangan repatriasi dengan rute Arab Saudi untuk mengangkut dan memulangkan warga negara Indonesia.

Sementara itu sebelumnya, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Oman Fathurahman menyebut jemaah umrah asal Indonesia diperkirakan akan kembali diberangkatkan setelah sempat ada evaluasi karena 13 jemaah pada kloter 1 dan 2 terkonfirmasi positif Covid-19.

“Sejak 8 November, belum ada pemberangkatan lagi. Kemarin kami mendapat informasi bahwa visa umrah sudah bisa diproses kembali. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan ada pemberangkatan jemaah umrah asal Indonesia,” ujar Oman.

Oman menyebut pemerintah akan memperketat penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi ini. “Kemenag akan memperkuat koordinasi Kemenag dengan Kemenkes, BNPB, dan otoritas Saudi untuk lebih ketat dalam menerapkan protokol kesehatan bagi calon jemaah umrah,” ujarnya.

Menurut Oman, kebijakan pengetatan penerapan protokol kesehatan ini dilakukan setelah proses evaluasi pemberangkatan jemaah umrah sejak 1 November 2020. Proses pengetatan tersebut antara lain berupa validasi hasil swab dan karantina sebelum keberangkatan.

Kemenag akan mengawasi dan memastikan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) benar-benar mematuhi segala ketentuan yang ada dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Covid-19.