JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Awas, BPK Soroti Pengelolaan Anggaran Penanganan Bantuan Covid-19 di Karanganyar. Sebut Ada Sebagian Bantuan Masyarakat Tidak Dicatat, Belanja Barang Jasa dari BTT Ada Yang Tak Tercatat!

Ilustrasi uang

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS. COM- Badan Pemerika Keuangan (BPK) menyoroti pengelolaan anggaran dan laporan penggunaan dana penanganan covid-19. Sebab, selain pengadaan bantuan dari APBD, ada banyak bantuan dari masyarakat dan beberapa pihak pada awal penanganan covid-19.

Hal itu disampaikan Pemeriksa Madya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bagus Panca Putra dalam fokus group discussion pengelolaan keuangan daerah di tengah Pandemi Covid-19 di The Alana Hotel and Convention Centre Colomadu, Selasa (12/1/2021).

“2020 tahun yang unik. Biasanya setelah penetapan, ketemu lagi pembahasan di perubahan anggaran. Tapi kemarin, mulai Maret sampai perubahan APBD diwajibkan merasionalisasi untuk kebutuhan penanganan Covid-19,” katanya di hadapan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Karanganyar.

Baca Juga :  Dikomandoi Rohadi Widodo, DPD PKS Karanganyar Sambangi Korban Keracunan Takjil dan Berikan Bantuan 50 Paket Sembako

Bagus menyoroti belanja penanganan Covid-19 yang diampu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPBD. Belanja dari instansi seperti APD, pemakaman, sarana prasarana penyemprotan disinfektan dan bantuan sembako diminta transparan dan dicatat.

“Sebab pada waktu itu banyak berdatangan sumbangan masyarakat berupa barang untuk membantu nakes dan sebagainya. Ini pentingnya pencatatan harus dilaporkan ke Badan Keuangan Daerah. Tapi sebagian tidak dicatat. Ini supaya dirapikan,” jelasnya.

Kemudian ia menekankan bahwa tahun lalu pemerintah pusat memberikan insentif nakes dengan jumlah dan penerima definitif.

Apabila ada yang belum tercairkan, seharusnya itu juga dilaporkan. Kemudian terkait belanja barang dan jasa dari Belanja Tak Terduga (BTT) yang belum rapi pengelolaannya.

“Pemakaian BTT harus dengan surat dari kepala daerah. Juga berkaitan masa tanggap darurat. Regulasinya penting. Jangan melangkah tanpa dasar regulasi,” jelasnya.

Baca Juga :  Indahnya Toleransi. 30 Personel Umat Hindu dan Kristen Berpartisipasi Menjaga Sholat Ied di Lapangan Kemuning, Karanganyar

Ia juga menyinggung penyaluran JPS. Dinas Sosial diwanti-wati agar tepat sasaran.

“JPS dari pusat itu sesuai DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Misalnya ada 37 ribu yang diusulkan mendapat dengan nominal bantuan senilai Rp200 ribu. Maka harus sesuai DTKS,” katanya.

Di sisi lain, pada 2020, kondisi APBD di Karanganyar dinilai dalam kondisi abnornal. Rasionalisasi anggaran 2020 mencapai ratusan miliar rupiah. Tak semua dana itu terpakai membiayai jaring pengaman sosial (JPS) dan kebutuhan instansi yang menangani dampak pandemi. Sisanya dikembalikan lagi ke OPD dalam mekanisme APBD perubahan 2020. Wardoyo