JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Kasus Bantuan PKH Tak Utuh di Tanon, Kabid Dinsos Sragen Terjun Datangi Sejumlah KPM Penerima. Terungkap Biang Keroknya Ternyata di Agen BNI 46, Uang Kekurangan Rp 100.000 Langsung Digesekkan dan Diberikan Lagi!

Kabid Jaminan Perlindungan Sosial Dinsos Sragen, Finuril Hidayati saat terjun melakukan klarifikasi di Desa Tanon dan KPM penerima PKH maupun pendamping. Foto/Wardoyo
PPDB
PPDB
PPDB

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sragen memastikan tidak ada jatah bantuan program keluarga harapan (PKH) di Desa Tanon, Kecamatan Tanon yang hilang di rekening keluarga penerima manfaat (PKM).

Kasus KPM yang mengadu jatah bantuannya berkurang Rp 100.000, dipastikan terjadi bukan karena menguap atau hilang di rekening.

Akan tetapi hal itu terjadi karena murni kesalahan pada prosedur penarikan bantuan oleh agen bank BNI yang melayani pencairan di desa tersebut.

Setelah terdeteksi ada kelalaian dari penarikan oleh pihak agen, jatah bantuan PKH yang kurang langsung dikemnalikan ke KPM sesuai jatah yang seharusnya.

Hal itu disampaikan Kabid Perlindungan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Finuril Hidayati, kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Rabu (27/1/2021). Ia mengatakan kasus PKH di Desa Tanon, sudah langsung ditindaklanjuti dan sudah diselesaikan Senin (25/1/2021).

Penyelesaiannya, yakni kekurangan jatah uang PKH, langsung ditarikkan kembali oleh agen dan diberikan kepada KPM yang masih kurang.

“Jadi nggak ada uang yang hilang. Hanya prosedurnya di agen BNI 46 di desa saja yang kurang paham. Kesalahan ada di agen yang mencairkan. Kemarin yang sudah diberikan hari itu juga,” paparnya.

Finuril yang juga Penanggungjawab PKH Kabupaten itu menguraikan, dari hasil klarifikasi ke lapangan, ternyata ada kesalahpahaman dan kesalahan proses di tingkat agen BNI di desa itu. Menurutnya si agen tidak mengerti jika jatah bantuan PKH ternyata Rp 600.000.

Sebelumnya, si agen hanya menarik Rp 500.000 dan tidak tahu jika seharusnya jatahnya Rp 600.000.

“Si agen ini hanya nggesek 500 (Rp 500.000). Ternyata ada laporan dari KPM kalau jatahnya kurang, yang Rp 100.000 kekurangannya akhire digesekne meneh (akhirnya digesekkan lagi) dan langsung diberikan lagi. Jadi sekali lagi nggak ada yang hilang,” urai Finuril.

Lebih lanjut, dijelaskan ada 60 orang KPM di satu kelompok PKH yang sempat muncul keluhan di Desa Tanon. Seusai menerima laporan, dirinya langsung terjun melakukan klarifikasi sekaligus validasi data.

Di lokasi Desa Tanon, ia mendatangi langsung ke beberapa titik warga penerima PKH.

Setelah persoalan terdeteksi dan uang kekurangan diberikan, pihaknya langsung bersurat sekaligus melaporkan penyelesaian kepada Bupati, Sekda hingga ke Kemensos.

Surati BNI 46

Kemudian untuk mencegah kasus serupa agar tak terulang, pihaknya juga sudah bersurat ke BNI 46 agar mengintensifkan kembali pembinaan ke agen-agen mereka yang ada di desa.

“Hari itu juga, kami juga sudah bersurat ke BNI untuk memberikan pembinaan agen BNI 46 yang ada di desa-desa. Kami selaku penanggungjawab PKH Kabupaten menekankan kembali tentang proses pencairan supaya pendamping PKH menginformasikan ke KPM penerima bahwa anda menerimanya Rp 600.000 lho Buk. Kalau sampai ada apa-apa atau nompone cuma Rp 500.000 tolong sampaikan ke pendamping PKH. Toh tiap bulan kan mereka ketemu,” tukasnya.

Menurutnya, Dinsos sesuai tupoksi hanya mengingatkan kembali dan berharap segala sesuatu dikomunikasikan dengan baik antara pendamping PKH dan KPM penerima.

Ia juga mengungkap bahwa salah satu warga yang menjadi yakni Dwi, sebenarnya juga tidak terlalu paham. Sebab saat pertemuan, yang ikut sebenarnya adalah istrinya dan yang terdaftar sebagai KPM penerima adalah istrinya.

“Kami sudah surati BNI 46 untuk memberikan pembinaan ke agen-agen BNI di daerah atau desa-desa. Intinya kerja bareng supaya program PKH ini benar-benar tepat sasaran,” tandasnya. Wardoyo