Ini Ternyata Alasan di Balik Jumpa Pers Demokrat Kubu Moeldoko Dilakukan di Hambalang

BOGOR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Jumpa pers yang dilakukan Demokrat kubu Moeldoko Kamis (25/3/2021) kemarin, rupanya sekaligus sebagai sindiran kepada rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa tahun lalu.

Pasalnya, jumpa pers tersebut sengaja mengambil tempat di bukit Hambalang, yakni di Hambalang Sport Center, Citereup, Kabupaten Bogor.

Juru bicara Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, menjelaskan alasan mengadakan konferensi pers di Hambalang.

Ia mengatakan ingin mengingatkan rakyat akan sebuah bangunan mangkrak yang dibangun pada era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kita saksikan proyek pembangunan Hambalang yang sekarang hampir menjadi candi Hambalang,” kata Rahmad di Hambalang, Kamis (25/3/2021).

Menurut Rahmad, selain mengingatkan publik akan pembangunan yang menghabiskan banyak anggaran, kader Demokrat kubu KLB ingin memberitahukan bahwa di bukit Hambalang, SBY gagal melakukan kudeta kepada Ketua Umum Demokrat yang sah, yakni Anas Urbaningrum.

Rahmad menilai SBY gagal melakukan kudeta terhadap Anas melalui jalur kudeta politik.

“Di sini awal sejarah Pak SBY melakukan kudeta kepada pak Anas melalui kudeta hukum yang terkesan sangat dipaksakan,” ucap Rahmad.

Lebih lanjut, Rahmad mengatakan jumpa media yang digelar itu untuk meluruskan informasi soal ditunjuknya Moeldoko menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB.

Ia menegaskan penunjukkan Moeldoko tidak ada intervensi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rahmad menegaskan tudingan soal adanya intervensi Presiden Jokowi tidak mendasar. SBY bersama anaknya AHY, disebut Rahmad telah membangun narasi melalui corong-corong publikasi yang bisa menyesatkan informasi publik.

“Mereka menuduh Pemerintahan Presiden Jokowi terlibat, Pak Moeldoko dituduh membeli Demokrat dan tuduhan lainnya. Pernyataannya itu sungguh membuat gaduh di tengah masyarakat,” kata Rahmad.

Atas keramaian itu, Rahmad mengatakan, Demokrat kubu Moeldoko meminta maaf kepada publik, khususnya kepada pemerintah.

Sebab, kegaduhan tersebut mengganggu upaya pemerintah dalam melawan dan menanggulangi pandemi Covid-19.

“Kami meminta maaf atas kegaduhan dan keresahan ini, sehingga hal seperti ini tidak akan terjadi lagi,” tuturnya.