JOGLOSEMARNEWS.COM Edukasi Akademia

Jadi Narsum Seminar di FEB UNS, Menko Bidang Perekonomian Ulas UU Cipta Kerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. (HC) Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.. Foto: Humas UNS

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM — Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar seminar nasional dengan mengusung tema Transformasi Ekonomi : Optimalisasi UU Cipta Kerja sebagai Strategi Utama Akselerasi Investasi Indonesia pada Selasa (30/3/2021). Acara diselenggarakan secara luring di Ruang Aula Seminar FEB UNS. Selain itu, acara ini juga disiarkan secara daring melalui channel YouTube Pusat Informasi PC-PEN.

Pada kesempatan ini, hadir sebagai keynote speaker Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. (HC) Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T. dan dibuka oleh Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho. Sebagai pengantar diskusi hadir Susiwijono, M.E. Adapun, tiga narasumber yang menyemarakkan acara ini adalah I Ktut Hadi Priatna, S.H., LL.M., Prof. Izza Mafruhah, dan Tulus Widajat, S.E., M.Si.

Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, dalam sambutannya sebagai keynote remarks mengatakan bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya mengganggu sektor kesehatan tetapi juga ekonomi. Hal tersebut terlihat dari meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia selama pandemi berlangsung. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah dipandang perlu melakukan upaya untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi masyarakat. Salah satu cara yang dapat ditempuh yakni dengan menarik para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

“Semakin banyak investor yang masuk berarti semakin banyak pula lapangan pekerjaan untuk masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Prof. Jamal juga menyoroti peran UMKM dalam pemulihan ekonomi ini. Prof. Jamal meminta pemerintah untuk mendukung UMKM agar dapat masuk ke sektor formal sehingga para pelaku UMKM mendapatkan kemudahan dalam perizinan ataupun kredit di perbankan.

Baca Juga :  Airlangga Hartarto Lantik Pengurus LKI DPP Partai Golkar

“Pemerintah harus mendorong UMKM untuk berubah ke sektor formal agar memperoleh kemudahan dalam perizinan dan mendapatkan akses kredit dari perbankan di Indonesia,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. (HC) Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T. menyatakan bahwa kini pemulihan ekonomi di Indonesia sudah mulai bergeliat.

“Dari sisi ekonomi tanda-tanda pemulihan ekonomi juga sudah terlihat, hal ini tercermin dari PMI Manufaktur yang berada di atas level ekspansif 50 atau 50 plus 9 dan realisasi investasi dan manufaktur di tahun 2020 yang lebih tinggi dibandingkan dari tahun sebelumnya,” ujar Dr. Airlangga.

Selanjutnya, Dr. Airlangga menuturkan bahwa proporsi pengeluaran konsumsi masyarakat terhadap simpanan terus meningkat serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar telah kembali seperti masa pra pandemi. Beberapa lembaga internasional seperti bank dunia telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 4,4% – 5,1% dan di tahun 2022 antara 4,8% – 6,0%. Proyeksi ini sejalan dengan target pemerintah yang bertumbuh di kisaran 4,5% – 5,3% yang didukung dengan adanya program vaksinasi massal, kelanjutan program pemulihan ekonomi nasional, dan implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja serta pengendalian Covid-19.

Pemerintah akan terus berupaya mengurangi dampak pandemi guna menjaga momentum pemulihan kesehatan dan ekonomi khususnya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan konsumsi maupun investasi melalui berbagai strategi di tahun 2021. Adapun, strategi pemerintah tersebut yang pertama adalah pemerintah akan terus mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi hingga tanggal 28 Maret dengan realiasasi sejumlah 10,49 juta dosis, dimana dosis pertama menyasar sebanyak 7,25 juta orang, dosis kedua sebanyak 3,2 juta orang. Pelaksanaan ini akan terus diupayakan agar kekebalan masyarakat dapat tercapai dalam kurun waktu 1 tahun.

Baca Juga :  Airlangga Hartarto: Ekspor Florikultura Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Bersamaan dengan program vaksinisasi, pemerintah konsisten melakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro untuk menekan pertambahan angka Covid-19 dengan menyeimbangkan aspek sosial dan ekonomi. Ada pun, strategi kedua adalah adanya komitmen untuk melanjutkan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021.
“Strategi kedua adalah komitmen untuk melanjutkan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 dengan alokasi Rp. 699, 43 triliun dan jumlah ini meningkat dibandingkan realisasi per tahun lalu yaitu Rp. 579,78 triliun atau terjadi kenaikan sebesar 20%,” jelas Dr. Airlangga.

Sebagai bentuk komitmen reformasi struktural pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 11 Tahun 2020. UU tersebut maupun turunannya akan menyederhanakan, mensikronkan dan mengefektifkan peraturan yang terlalu banyak dan besar yang sering menimbulkan hambatan dalam penciptaan invesatsi dan usaha baru.

UU Ciptaker memberi izin usaha dari yang sebelumnya berbasis perizinan sehingga kini berbasis pada risiko. Reformasi ini akan mendorong pelayanan pemerintah yang lebih efisien dan transparan. Selanjutnya, Dr. Airlangga menuturkan bahwa semua pihak terbuka untuk penanaman modal. Juga, dalam hal investasi telah memerhatikan perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pemerintah kini juga meningkatkan investasi langsung yang membentuk Indonesia investment authority. Prihatsari