Menohok, Wakil Ketua DPRD Karanganyar Rohadi Widodo Sesalkan Sikap Bupati Juliyatmono. Sebut Penanganan 3T Covid-19 Masih Belum Baik, Tapi Bilang Pengadaan Perangkat Uji PCR Hanya Akan Sia-Sia!

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – DPRD Karanganyar menyayangkan sikap Bupati yang menganggap tidak perlu memberi perangkat Uji PCR karena hanya sia-sia.

Padahal penanganan Covid-19 di Kabupaten Karanganyar selama ini dinilai belum cukup baik. Terutama di sisi 3 T (testing, tracing and treatment).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo. Ia menyayangkan sikap Bupati Karanganyar Juliyatmono yang lebih memilih untuk memprioritaskan kerja sama operasi (KSO) dengan klinik-klinik pemilik fasilitas uji PCR.

Sejauh ini, uji lab swab PCR mengandalkan bantuan pemerintah di RSU Dr Moewardi Solo.

Padahal sebenarnya ia memandang bahwa Pemkab mampu membeli peralatan itu. Bupati hanya tinggal memerintahkan RSUD untuk melakukan pengadaan.

Dengan status BLUD, RSUD diyakini pasti bisa membelinya. Hal itu dipandang lebih baik dibanding selama ini yang mengirim spesimen ke RS Dr Moerwardi dan butuh waktu berhari-hari mendapat hasilnya.

“Suspek terlanjur isolasi lama, sehingga mengorbankan pekerjaannya. Saat keluar hasilnya negatif. Lalu yang positif, terlanjur pergi kemana-mana dan tanpa sengaja menulari yang lain. Dari pengalaman saya sendiri, langsung uji swab di Sragen yang sudah memiliki alat swab PCR. Pagi diambil sampel, sorenya hasil bisa keluar,” paparnya Jumat (26/3/2021).

Dengan kepemilikan laboratorium uji PCR akan mempercepat deteksi penyebaran Covid-19 atau lumrah disebut 3 T.

Hasil laporan Dinas Kesehatan terkait persebarannya memang stabil turun. Saat ini berkisar 200-300 kasus aktif. Meski demikian, Rohadi merasa hal itu belumlah memuaskan.

“Penanganannya belum sistematis. Pucuk pimpinan dari Dinas Kesehatan bukan orang lapangan, jadi kurang memahami langkah strategis. Jika kita memiliki lab PCR dari awal, tidak akan berlarut-larut pelaksanaan 3 T,” katanya.

Alasan Bupati Karanganyar bahwa pengadaan laboratorium uji PCR sia-sia, menurutnya tidak masuk akal. Jika pandemi Covid-19 telah berakhir, lab tersebut dinilai bisa tetap berfungsi.

“Bisa untuk meneliti kasus lain. PCR bukan hanya buat mendeteksi Covid-19. Buktinya kabupaten lain juga punya seperti Sragen, Boyolali dan Wonogiri. Di sana juga tidak beranggapan beli alat PCR muspra,” urainya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Karanganyar Juliyatmono memutuskan untuk tidak membeli alat uji PCR untuk deteksi Covid-19 di Karanganyar.

Menurutnya, pembelian alat uji PCR ke depannya berpotensi sia-sia. Selain itu, langkah pembuatan fasilitas mandiri akan berdampak pada membengkaknya biaya operasional nantinya.

“Kalau sudah beli nanti saat pandemi sudah selesai alatnya mau diapakan malah jadi sia-sia. Apalagi kalau beli nanti membiayai juga operasionalnya, bayar petugas laboratorium, dan lain-lain. Kalikan berapa sampel juga kan biayanya besar. Dananya dari mana nanti buat bayar,” ujarnya belum lama ini. Wardoyo