JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berhasil menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum, dianggap tidak memiliki etika politik.
Demikian dilontarkan oleh Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. Dia menilai, keterlibatan pihak luar dalam penyelenggaran kongres luar biasa atau KLB Demokrat menunjukkan tidak ada nilai moral politik.
“Tidak ada nilai moral politik, etika politik. Etika itu kan di atas hukum. Jadi kontestasi kita belakangan ini sangat tidak sehat,” kata Siti dalam diskusi Polemik Trijaya, Sabtu (6/3/2021).
Siti mengatakan, dari perspektif demokrasi, peristiwa KLB Demokrat di Sumatera Utara bisa dikatakan sebagai anomali politik dan demokrasi.
Walaupun sejumlah partai juga pernah menyelenggarakan KLB, Siti menilai KLB Demokrat tidak lazim.
“Karena yang menggelar KLB itu tidak mengikuti AD/ART partai, dan ketum yang dimunculkan juga bukan kader,” ujarnya.
KLB tersebut, kata Siti, juga memprihatinkan karena menafikan etika dan norma, serta menjungkirbalikkan peraturan partai.
Selain membuat publik bingung, KLB Demokrat juga menunjukkan atraksi politik di mana para elite hanya berkompetisi dan berpikir untuk 2024.
“Publik ini sudah jengah dengan masalah seperti ini. Dalam kaitan itu mengapa kita ini cenderung mengedepankan otot, dan bukan otak. Nilai budaya terpuji bangsa ini seolah-olah dinafikan begitu saja,” katanya.
KLB Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.
Keputusan diambil dalam Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021.
Kongres ini diselenggarakan oleh sejumlah kader senior Demokrat yang kecewa dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
