JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Permohonan terdakwa kasus suap dan gratifikasi di Mahkamah Agung Nurhadi dari Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Rutan Kepolisian Resor Jakarta Selatan bakal terganjal.
Pasalnya, pihak KPK meminta kepada Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menolak permohonan Nurhadi tersebut.
“Berdasarkan informasi yang kami terima terdakwa mengajukan permohonan kepada pengadilan tinggi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Minggu (21/3/2021).
Ali mengatakan, mantan Sekretaris MA itu beralasan ingin pindah rutan karena kondisi kesehatan dan usianya yang sudah lanjut.
Atas permintaan itu, Ali mengatakan, lembaganya berharap Majelis Hakim menolaknya. Dia mengatakan, hak-hak seluruh tahanan di Rutan KPK sudah dipenuhi, termasuk soal kesehatan.
“Kesehatan tentu menjadi prioritas utama,” kata dia.
Ali mengatakan, Rutan KPK memiliki dokter klinik yang siaga 24 jam.
“Alasan terdakwa berlebihan,” ujar dia.
Selain karena dianggap berlebihan, Ali mengatakan, permohonan itu juga diharapkan ditolak karena Nurhadi selama proses penyidikan, maupun persidangan dianggap tidak kooperatif.
Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono merupakan terdakwa kasus suap dan gratifikasi senilai puluhan miliar.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum keduanya 6 tahun penjara karena terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di pengadilan.
Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK, yaitu 12 tahun penjara.
Sebelum ditangkap KPK, Nurhadi dan menantunya sempat buron selama 4 bulan, hingga akhirnya ditangkap pada awal Juni 2020.
