Mudik Dilarang, Ketua Organda DIY: 5.000 Driver dan Kernet Terancam Kehilangan Penghasilan, Muncul Transportasi Liar

YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kebijakan pelarangan mudik lebaran oleh pemerintah, dikhawatirkan justru bisa memicu munculnya kendaraan liar, yakni mobil pribadi yang dikomersialkan.

Hal tersebut, di satu sisi bakal merepotkan pemerintah karena kendaraan pribadi yang dikomersialkan justru tidak sepenuhnya dapat dikontrol.

Kondisi tersebut dikhawatirkan justru bisa memicu kemungkinan terjadinya penularan Covid-19.

Sementara di sisi lain, hal itu akan merugikan konsumen atau pemudik, karena tidak adanya penetapan tarif.

Para pemilik kendaraan pribadi yang dikomersilkan, dikhawatirkan akan mematok tarif harga sesukanya.

“Pasti harganya tidak terkendali, dan prokes juga tidak akan diterapkan,” tegas Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Hantoro kepada Tribun Jogja, Selasa (20/4/2021).

Ia mengatakan, kebijakan pelarangan mudik oleh pemerintah membuat masyarakat tertekan.

Akibatnya mereka akan mencari cara agar tetap bisa mudik ke kampung halaman meski harus membayar tiket dengan harga yang tidak masuk akal.

“Saya yakin dengan adanya pelarangan mudik ini pasti akan muncul kendaraan liar, mobil pribadi yang dikomersilkan. Siapa yang dirugikan, ya pasti masyarakat,” katanya.

Kebijakan pelarangan mudik oleh pemerintah dikhawatirkan para pengusaha transportasi akan memunculkan angkutan liar atau kendaraan pribadi yang dikomersilkan.

Hal itu justru berdampak buruk terhadap potensi penyebaran Covid-19 lewat transportasi, karena angkutan liar tersebut tidak dalam pengawasan pemerintah.

Selain itu dampak dari pelarangan mudik tersebut juga diklaim para Organda mengancam ribuan driver dan kernet angkutan darat kehilangan penghasilan.

Hantoro menuturkan, dalam medium yang terbatas seperti saat ini para pengusaha transportasi sebetulnya telah menyediakan armada beserta awaknya.

Sebagai perusahaan, pihaknya juga menjamin aturan yang diterapkan pemerintah khususnya di bidang transportasi akan dilaksanakan.

“Karena penumpang naik dan turun itu kan point to point. Tapi kalau adanya larangan mudik ini, pasti mobil liar itu kucing-kucingan,” tuturnya.

Adanya hal itu, Hantoro meminta supaya pemerintah benar-benar melakukan pengawasan terhadap angkutan liar yang mencari keuntungan sendiri.

Terkait upaya mengambil peluang kepada masyarakat yang mudik lebih awal, Hantoro mengatakan hal itu sangat kecil peluangnya, karena cuti lebaran juga diatur oleh pemerintah.

Ia mengklaim, seharusnya program mudik gratis oleh pemerintah justru diperlukan disaat pandemi Covid-19 sekarang ini.

Pasalnya, masyarakat menengah ke bawah yang hendak mudik lebih terencana serta mudah diawasi dalam penerapan prokesnya.

“Harusnya sekarang ini program mudik gratis diadakan. Karena mereka yang keluar rumah (mudik) bisa ditracing dengan mudah, karena terencana, tertata, dan terpantau,” ujarnya.

Jika diberikan kebijakan pelarangan, menurut Hantoro masyarakat semakin liar dan memilih alternatif lain supaya bisa sampai ke kampung halaman.

Para masyarakat menurutnya akan memakai angkutan liar dengan harga tiket seharusnya Rp 200 ribu, menjadi Rp 800 ribu.

“Pasti tempat duduk yang harusnya diisi tujuh orang, di sana diisi 11 orang. Malah kacau kan prokesnya,” terang dia.

Berdasarkan data Organda DIY saat ini, sedikitnya ada sekitar 2.000 armada yang kembali terancam tidak beroperasi akibat pelarangan mudik tahun ini.

Sementara 5.000 driver dan kernet angkutan darat terancam kehilangan penghasilan di momen mudik lebaran 2021 saat ini.

“Itu baru driver dan kernet saja ada sekitar 5.000 orang. Belum kami ada mekaniknya, administrasi dan karyawan lainnya bagaimana?” ungkap Hantoro.

Kondisi itu diperparah dengan minimnya stimulus dari pemerintah kepada para Organda tersebut.

“Tahun lalu saja belum dapat stimulus, apalagi saat ini. Vaksin ya belum sama sekali. Kami ini tidak mau nyadong (berpangku tangan) setidaknya kasih ruang saja buat jalan,” terang dia.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menanggapi adanya kekhawatiran organda tersebut.

Menurutnya DIY berada di teritorial yang menguntungkan, karena sebelum masuk ke perbatasan sudah ada cek point terlebih dahulu dari wilayah Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), bahkan Jawa Timur (Jatim).

“DIY ini kan letaknya menguntungkan. Sehingga pengawasan berlapis, jadi ya mobil-mobil pribadi yang dikomersilkan itu bisa diantisipasi,” tegas Made.

Selain itu, pihaknya juga memastikan di setiap terminal yang dikelola pemerintah daerah akan selalu dipantau petugas setiap saat, karena masing-masing terminal akan dibangun pos penjagaan.

“Terminal juga akan kami pantau setiap saat. Itu ada pos pemantauan nanti,” pungkasnya.