JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Ketua PDM Karanganyar Samsuri Minta Presiden Jokowi Revisi PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Hilangnya Pancasila Dari Mata Pelajaran Sekolah

Ketua PDM Karanganyar Samsuri / Foto: Beni Indra

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM -Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Karanganyar, Jateng, Dr Samsuri meminta Presiden Jokowi untuk mengembalikan Pancasila kepada mata pelajaran sekolah dan kuliah.

Samsuri mengingatkan Jokowi
bahwa Pancasila itu bukan hanya dasar negara,  tapi itu adalah hasil kesepakatan tertinggi negara ini.

Untuk itu, Samsuri meminta Jokowi agar pemerintah jangan terkecoh untuk mengkotak-kotakan  pada sub-bagian,  baik itu Sistem Nasional Pendidikan (SNP) ataupun Kurikulum Pendidikan Nasional dan lain-lainnya.

“Entah apapun namanya dan ruangnya, yang pasti dan mutlak bahwa Pancasila itu sakral  merupakan kesepakatan tertinggi bangsa ini, sehingga keberadaannya harus menjadi dasar pendidikan seluruh warga negara Indonesia,” tandasnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Sabtu (17/4/2021).

Dengan demikian,  Samsuri meminta Presiden Jokowi untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 yang menghapus Pancasila dari muatan wajib kurikulum pendidikan nasional  sebagai mata pelajaran dasar dan mata pelajaran kuliah.

Baca Juga :  Kutuk Serangan Israel, Bupati Karanganyar Perintahkan Galang Dana Kemanusiaan untuk Palestina. Sebut Serangan Sudah Kelewat Batas Kemanusiaan!

“Kami mohon Presiden Jokowi merevisi PP tersebut bahwa substansi tertinggi Pancasila itu sakral dan memiliki history terhadap berdirinya negara ini maka sangat merendahkan arti dan makna pancasila jika dihapus dari materi wajib pendidikan dasar, menengah tinggi hingga pendidikan kuliah,” ujarnya.

Bahkan Samsuri mengingatkan,  sebaiknya PP 57 Tahun 2021 dibatalkan, karena dalah masalah serius dikemudian hari mengingat pendidikan adalah membentuk manusia baik karakter maupun moral.

Apalagi Pancasila  disepakati sebagai dasar moral negara ini. Lalu bagaimana masyarakat akan  menerima jika materi dasar moral bangsa ini dihapus dari kurikulum pendidikan wajib dari Paud hingga pendidikan kuliah.

Setidaknya Presiden, lanjut Samsuri bisa merevisi Pasal 40 Ayat 2 dan ayat 3 yang menyebut kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi hanya wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.

Baca Juga :  Kontroversi SE Bupati Karanganyar Soal Palestina Kian Meluas. Ketua DPRD Karanganyar: Sebaiknya Pakai Kotak Amal Saja

“Di sini tidak disebutkan secara tegas pendidikan Pancasila, maka kami meminta demi kepentingan dasar negara sebaiknya Pasal itu direvisi dengan menyebut tegas Pancasila wajib menjadi muatan pendidikan mutlak,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada PPS UGM mengkritik keras PP 57 Tahun 2021 yang sudah diundangkan pada akhir Maret tahun ini. PPS UGM meminta Presiden Jokowi membatalkan PP 57 Tahun 2021.

Bahkan PPS UGM akan melakukan Judivial Review terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas karena dianggap banyak kerancuan dan tragisnya lagi UU tersebut dijadikan acuan aturan lainnya terkait pendidikan, termasuk dasar lahirnya PP 57 Tahun 2021 tersebut.  Beni Indra