JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Pro Kontra Vaksin Nusantara, Epidemiolog Minta Pemerintah Stop Lakukan Uji Klinis

Vaksinasi Covid-19. Foto: YouTube/Sekretaris Presiden

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Polemik vaksin Nusantara makin memanas. Di satu sisi, kalangan DPR RI mendesak BPOM melanjutkan uji klinis terhadap vaksin Nusantara, sementara di sisi lain, vaksin tersebut dinilai tak layak untuk dilanjutkan.

Terkini,  epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, bahkan meminta pemerintah tidak membiarkan uji klinis tahap II Vaksin Nusantara dilakukan.

Setuju dengan langkah BPOM, Dicky mengatakan, jika ditemukan prlanggaran di dalam prosesnya, maka uji klinis terhadap vaksin Nusantara hendaknya dihentikan.

“Tidak boleh pemerintah membiarkan hal seperti ini walaupun dia mantan pejabat. Kalau salah secara metode ilmiah harus diluruskan,” kata Dicky kepada Tempo, Rabu ( 14/4/2021).

Baca Juga :  Menko Airlangga: Masyarakat Yang Tak Mudik Layak Disebut Pahlawan

Sebelumnya, beberapa anggota DPR mengikuti uji klinis tahap II vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto. DPR memang getol ingin agar vaksin Covid-19 besutan eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini segera bisa dipakai.

Dicky mengatakan, uji klinik tersebut juga menggunakan fasilitas pemerintah yang dibayar dengan pajak masyarakat. Jika penelitian tersebut tidak ada manfaatnya, kata dia, mestinya tidak boleh dilakukan.

“Ini saya kira prihatin dan sangat khawatir ya adanya pembiaran seperti ini. Berbahaya,” katanya.

Baca Juga :  Mengharukan Salat Idul Fitri di Tenda At Tabayyun Jakarta Barat, Pertama Kali dalam Sejarah 30 Tahun Kompleks Ini Berdiri

Menurut Dicky, tahapan vaksinasi ini memiliki potensi kerawanan berupa infeksi. Sebab, proses uji klinis ini adalah mengambil darah dari tubuh subyek lalu dimasukkan kembali.

Dicky mengatakan, keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk tak meneruskan uji klinis tahap I vaksin Nusantara sebenarnya sudah tepat. 

“Jadi berbahaya ketika ada satu riset yang tidak merujuk dan tidak berpedoman pada kaidah ilmiah riset itu sendiri. Jadi namanya bukan riset, dan itu tidak bisa menjamin keamanan,” ujarnya.

www.tempo.co