Presiden Tetapkan Panitia Nasional Presidensi G-20, Menko Airlangga Pimpin Sherpa Track

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendapat kepercayaan untuk memimpin Sherpa Track G20. Penunjukan Airlangga tersebut terkait dengan Indonesia yang dipercaya menjadi Presidensi G-20 pada November 2022 mendatang.

Posisi ini menjadi cukup bergengsi, lantaran Forum G-20 merupakan ”The Only Global Premier Economic Forum” yang menjadi representasi perekonomian dunia.

Hal itu tidak mengherankan, karena negara-negara yang tergabung di dalamnya menguasai 85% dari PDB dunia.

Untuk diketahui, pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi pada 22 November 2O2O, Indonesia telah ditetapkan sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 mendatang.

Persiapan telah dilakukan sejak sekarang, dan secara regulatif, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2021.

Sherpa Track G20 yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto akan membahas isu-isu ekonomi non-keuangan. Yakni seluruh isu yang menyangkut energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan hingga perubahan iklim.

”Di bawah kepemimpinan Indonesia tahun depan, G20 akan mengangkat tema besar Recover Together, Recover Stronger,” ujar Airlangga Hartarto, sebagaimana dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.

Tema tersebut, menurut Airlangga, menunjukkan harapan dan kesiapan Indonesia untuk turut serta dalam kemitraan global, sebagai upaya mengatasi dampak pandemi dan meningkatkan kembali global confidence.

Pemerintah Indonesia, demikian Airlangga, menegaskan bahwa untuk pemulihan yang lebih kuat, diperlukan kerja sama yang erat antar negara-negara G-20.

Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 akan difokuskan untuk mendorong produktivitas, meningkatkan stabilitas dan ketahanan ekonomi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Bidang Sherpa Track, Menko Perekonomian dibantu  oleh Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri. Mereka akan mengkoordinasikan beberapa tugas pokok dalam pelaksanaan KTT G-20 mendatang.

Beberapa tugas pokok yang mereka lakukan antara lain: (1) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penanggung jawab bidang. Dalam hal ini sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menjadi focal point kelompok kerja G20, antara lain Kementerian ESDM, Kementerian PPN/ Bappenas, Kemenparekraf, Kemenkominfo, Kemendikbud-Ristek, Kemenaker, Kementan, Kemendag, Kemeninves, Kemenperin, Kemenkes, Kementerian LHK dan KPK.

(2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas koordinator harian, yang terdiri dari Co-Sherpa G20 Indonesia yaitu Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan SDA, Dr. Raden Edi Prio Pambudi, dan Staf Khusus Menlu Bidang Penguatan Program-Program Prioritas, Dr. Dian Triansyah Djani. (3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan rangkaian persiapan dan pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia. (4) Menetapkan rencana induk penyelenggaraan KTT G20 tahun 2022 dan seluruh pertemuan jalur Sherpa – baik tingkat Working Groups maupun tingkat Menteri, dan Engagement Groups. (5) Menetapkan rencana kerja dan anggaran setiap bidang. (6) Menyampaikan laporan kepada Presiden RI.

Pandemi Covid-19 memang memiliki dampak signifikan dalam berbagai bidang, mulai kesehatan, pendidikan hingga ekonomi.

Namun di sisi lain, pandemi Covid-19 memiliki kompleksitas tantangan bagi bangsa Indonesia untuk memimpin langkah strategis guna  mengatasi dampak pandemi. Dengan demikian, posisi Indonesia menjadi sangat strategis  dalam momentum ini.

Nilai-nilai strategis Indonesia memegang Presidensi G20 tersebut, menurut Menko Airlangga antara lain adalah: (1) Sinergi antara Indonesia dan dunia internasional dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi global dan nasional dari pandemi Covid-19.

(2) Indonesia akan memiliki suara dalam menentukan arah ekonomi global pasca krisis, termasuk di dalamnya stabilitas sistem keuangan internasional.

(3) Presidensi G20 akan dimanfaatkan Pemerintah untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural dan keuangan Indonesia di tengah pandemi, seperti UU Cipta Kerja, transisi energi termasuk peningkatan kandungan biodiesel dan pendirian SWF Indonesia.

(4) Indonesia akan memanfaatkan dukungan internasional terhadap prioritas Pemerintah. Isu-isu seperti digitalisasi, pengembangan SDM, pemberdayaan perempuan dan pemuda, ketersediaan vaksin, dan persiapan sistem kesehatan untuk memitigasi risiko pandemi masa depan akan menjadi beberapa bahasan utama Presidensi G20 tahun mendatang.

(5) Presidensi G20 Indonesia berpotensi menghasilkan devisa bagi Indonesia jika diselenggarakan secara fisik pada akhir tahun 2022.

Airlangga membeberkan, untuk mendukung kesiapan infrastruktur teknologi dalam persiapan Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah telah membangun portal Document Management System (DMS).

Portal  tersebut berfungsi untuk menata secara digital dokumen substansi terkait G20 dan menjadi bagian integral Sekretariat Sherpa G20 Indonesia yang dapat diakses oleh seluruh K/L yang terlibat di G20.

”Ini merupakan insiatif yang sangat bagus, untuk memastikan proses penyusunan substansi yang transparan dan akuntabel, terutama bagi instansi yang selama ini menaungi G20,” tambah Airlangga.

Diketahui, KTT G-20 rencananya akan diselenggarakan pada bulan November 2022 di Bali. Pertemuan akan dilakukan secara fisik yang melibatkan sekitar 6.500 delegasi asing, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Suhamdani