SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pelayanan publik.
Menurut Ganjar salah satu tugas utama ASN dan kelapa daerah adalah melakukan pelayanan publik dengan baik.
Lanjut Ganjar, dengan adanya OTT pelayanan publik bisa menjadi pemicu setiap daerah dan pejabat publik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ganjar usai menerima Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bobby Hamzar Rafinus, di Rumah Dinas Puri Gedeh, Semarang, Jumat (28/5/2021).
“Satu yang penting adalah kabupaten/ kota harus meningkatkan pelayanan publik. Komitmennya musti dilaksanakan. ASN dan kepala daerah seperti saya ini kan yang bayar rakyat, kalau kami melaksanakan (pelayanan) buruk ya ORI harus bertindak. Kita dukung penuh ORI,” kata Ganjar
Ganjar menjelaskan dalam pertemuan yang berlangsung cukup lama tersebut banyak diskusi yang dilakukan. Termasuk koreksi-koreksi terkait pelayanan publik dari ORI untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).
Menurut Ganjar pelayanan publik wajib hukumnya bagi pejabat publik, ASN, maupun kepala daerah. Untuk itu semua harus taat dengan aturan dan memiliki inovasi-inovasi.
“Maka tadi saya usulkan ada OTT pelayanan publik. Jadi semua yang ngeyel dan ndablek itu ditangkap sama ORI. Penangkapannya itu tentu tidak seperti OTT KPK, artinya ORI bisa datang, memeriksa, dan mengevaluasi karena punya hak,” katanya.
Orang nomor satu di Jawa Tengah itu juga berpesan kepada kepala daerah dan seluruh ASN di Jawa Tengah, agar tidak takut dengan hal itu. Keberadaan ORI dengan tugas dan tanggung jawabnya itu, untuk memberikan jaminan dan perbaikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.
“Teman-teman tidak usah takut, kalau kita diskusikan itu bisa untuk memperbaiki. Umpama, layanan jangan manual terus maka saya bilang gunakan medsos untuk melayani publik, bukan untuk hoaks, sehingga pelayanan bisa lebih cepat. Ini cara yang bisa dipakai untuk melakukan itu,” katanya.
Wakil Ombudsman Republik Indonesia, Bobby Hamzar Rafinus, mengatakan apa yang disampaikan Ganjar terkait OTT pelayanan publik tersebut merupakan salah satu ide yang bagus. Inovasi itu ke depan akan dibahas lebih lanjut pada tingkat pimpinan di ORI.
“Ada beberapa ide dari Gubernur, istilah beliau itu OTT pelayanan publik. Kami akan bahas dengan pimpinan, karena memang sebagai pimpinan baru kami sedang mengembangkan inovasi-inovasi. Laporan masyarakat semakin hari semakin banyak dan dituntut untuk cepat penyelesainnya,” katanya.
Adapun terkait upaya penyelesaian laporan masyarakat, ORI sudah banyak melakukan inovasi. Salah satunya adalah menerima dan verifikasi laporan secara on the spot. Melalui cara tersebut sudah banyak laporan yang berhasil di selesaikan.
“Kami sudah ada PVL On The Spot, jadi penerimaan dan verifikasi langsung di tempat. Di Jateng sudah ada hasilnya, terutama terkait dukcapil. Jadi masyarakat yang mengalami kesulitan mengurus KK dan KTP dengan cara ini bisa langsung diselesaikan,” ungkapnya. Satria
