JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

MA Kabulkan PK Djoko Susilo di Kasus Korupsi Simulator SIM, Ini Perjalanan Kasusnya

PPDB
PPDB
PPDB

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Upaya banding eks Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Djoko Susilo terkait kasus korupsi simulator SIM melalui Peninjauan Kembali (PK)  ternyata dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Hal itu diketahui dari penelusuran di situs Mahkamah Agung, perkara dengan nomor register 97 PK/Pid.Sus/2021 itu telah berstatus kabul pada 6 Mei 2021. Hakim yang memutus perkara tersebut adalah Krisna Harahap, Sofyan Sitompul, dan Suhadi.

Sekadar untuk pengingat, ini tahapan perjalanan kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan Djoko Susilo tersebut:

  1. Ditetapkan Tersangka oleh KPK

Djoko Susilo resmi menyandang status tersangka korupsi kasus proyek pengadaan simulator alat uji surat izin mengemudi senilai Rp 196 miliar, pada 27 Juli 2012.

  1. Drama 24 Jam Penggeledahan

Beberapa hari setelah penetapan Djoko sebagai tersangka, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Korps Lalu Lintas Mabes Polri di Cawang, Jakarta, selama 24 jam lebih.

Dalam kegiatan itu, tim KPK sempat dihalang-halangi. Petugas KPK yang hendak mengangkut kardus berisi barang bukti kemudian direbut seseorang untuk dibawa masuk kembali ke kantor Korps Lalu Lintas. Barang bukti sebanyak 30 kardus yang disegel akhirnya diangkut dengan empat mobil.

  1. Insiden Pengepungan
Baca Juga :  Gawat, Kasus Positif COVID-19 di Kudus naik 7.594%, Jepara naik 685%, Sragen naik 338%, Kota Semarang naik 193% dan Semarang naik 94 %. Berikut ini Daftar Lengkapnya

Pemeriksaan pertama terhadap Djoko Susilo oleh KPK dilakukan pada Oktober 2012. Pemeriksaan tersebut berbuntut kehebohan. Kantor KPK tiba-tiba dikepung aparat kepolisian, di antaranya datang dari Kepolisian Daerah Bengkulu. Mereka hendak menjemput Novel Baswedan, penyidik KPK yang juga ketua tim satuan tugas kasus simulator saat itu.

Oleh kepolisian Bengkulu, Novel tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan warga yang diduga mencuri sarang walet di Bengkulu. Ironisnya, perkara itu terjadi pada 2004, yang kembali dibuka oleh polisi bertepatan saat KPK mengusut kasus simulator.

Polemik tersebut mulai reda saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato pada 8 Oktober 2012. Presiden SBY berpesan agar Polri menyerahkan kasus simulator SIM kepada KPK.

  1. KPK Menetapkan 4 Tersangka

Selain Djoko Susilo, KPK juga menetapkan mantan wakil Kakorlantas Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Sastronegoro Bambang, dan Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto sebagai tersangka korupsi kasus alat ujian simulator SIM.

  1. Djoko dituntut 18 tahun Penjara

Jaksa penuntut umum KPK menuntut supaya Djoko dihukum 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Mereka juga meminta perampasan puluhan aset Djoko dan pencabutan hak memilih-dipilihnya dalam jabatan publik.

  1. Vonis 10 Tahun oleh Hakim Pengadilan Tipikor
Baca Juga :  Densus 88 Antiteror Ringkus 13 Terduga Teroris di Riau

Pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum Djoko Susilo 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Mereka juga memutuskan puluhan aset Djoko dirampas untuk negara. Tapi majelis tak mencabut hak memilih dan dipilih Djoko.

  1. KPK Ajukan Banding

Tak puas dengan vonis di Pengadilan Tipikor, KPK meminta banding. Majelis banding yang diketuai Roki dan beranggota Humuntal Pane, M. Djoko, Sudiro, dan Amiek memutuskan menerima banding jaksa. Mereka menghukum Djoko dengan pidana penjara selama 18 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Dia juga dijatuhi pidana tambahan berupa denda Rp 32 miliar dan perampasan aset. Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik juga dicabut.

  1. Vonis Banding Diperkuat MA

Di tingkat kasasi, majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkaitan kasus korupsi simulator SIM. Sehingga, Djoko harus menjalani pidana penjara selama 18 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan.

www.tempo.co

[sharethis-reaction-buttons]