JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Kerass, Pemkab Sragen Ancam Hentikan TPP PNS yang Nekat Gelar Hajatan Abaikan Prokes. Kades dan Perangkat Desa Disanksi Penundaan Pembayaran Siltap!

Surat Edaran Sekda Sragen terkait aturan dan sanksi PNS serta aparatur desa yang menggelar hajatan di masa pandemi. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemkab Sragen menyiapkan sanksi tegas kepada PNS dan semua aparat desa yang abai dalam menjalankan protokol kesehatan (Prokes) ketika menggelar hajatan.

Ancaman sanksi bagi PNS yang abai adalah penghentian tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) sedangkan bagi Kades dan perangkat akan ditunda penghasilan tetap (Siltap) mereka.

Sanksi itu dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Sekda Sragen Nomor : 360/265-038/2021 yang diterbitkan tanggal 4 Juni 2021.

Dalam SE yang ditandatangani Sekda Tatag Prabawanto itu diatur beberapa kewajiban PNS dan Kades serta perangkat yang menggelar hajatan di masa pandemi.

Baca Juga :  Fenomena Ratusan Angkutan Umum di Sragen Hilang Misterius. Tinggal 5 % yang Bertahan Hidup Segan Mati Tak Mau

Sekda mengatakan SE itu dibuat sebagai tindaklanjut Instruksi Bupati Nomor : 360/259- 038/2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro.

Di dalamnya intinya secara tegas mengatur bagi PNS dan Kades serta perangkat desa yang menggelar hajatan maupun kegiatan lain dalam bentuk apapun harus memenuhi beberapa ketentuan.

Yakni PNS dan aparatur desa memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh, mengorganisir, dan menggerakkan masyarakat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Sehingga harus menjadi suri tauladan atau role model dalam menerapkan protokol kesehatan baik dalam urusan kedinasan maupun di luar kedinasan.

Baca Juga :  Ditinggal Salat Magrib, Motor Scoopy Warga Ngemplak Amblas Digondol Pencuri

Hal tersebut merupakan upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga tidak menimbulkan kontradiksi di tengah
kehidupan masyarakat.

“Penyelenggaraan acara hajatan atau kegiatan lain dalam bentuk apapun yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib berpedoman pada ketentuan zonasi penyebaran Covid-19 sebagaimana telah diatur dalam Instruksi Bupati,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Sabtu (5/6/2021).

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com