SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemkab Sragen diminta untuk lebih menggerakkan Camat dan Satgas Covid-19 di semua kecamatan untuk terjun ke desa-desa melakukan sosialisasi soal vaksinasi dan aturan PPKM.
Desakan itu disampaikan menyusul masih rendahnya kesadaran warga untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sragen, Mualim Sugiyono, Senin (26/7/2021).
Ia mengatakan dari pantauannya ke beberapa desa utamanya di Sragen Utara, masih banyak warga lansia yang enggan untuk divaksin.
Minimnya sosialisasi ke warga serta banyaknya kabar hoaks soal vaksin yang merasuk, dinilai menjadi faktor yang membuat warga ketakutan untuk vaksin.
Termasuk saat dirinya menyambangi Kades Jenar, Samto yang sempat jadi sorotan karena membuat baliho melawan kebijakan PPKM pemerintah.
Menurut Mualim, dari pengakuan Kades Samto, khusus untuk vaksinasi, memang banyak warga yang belum paham kegunaan vaksin sehingga takut.
Kades juga menyebut selama ini sosialisasi dari tingkat atas, seperti Muspika dan Satgas kecamatan nyaris sangat minim.
“Saya kemarin sempat berbincang dengan Kades Jenar. Memang beliau mengakui kesalahannya, tapi untuk vaksin, memang realitanya warga masih pada takut karena ada kabar divaksin sakit lalu ada yang meninggal. Padahal itu hanya isu-isu saja. Nah inilah tugas bersama, utamanya Muspika dan Satgas Kecamatan harus lebih gencar sosialisasi ke desa-desa memberi pemahaman. Bahwa vaksin itu penting, aman dan bermanfaat sehingga warga bisa paham dan mau divaksin,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Senin (26/7/2021).
Legislator asal Dapil Sragen IV itu sangat berharap bupati bisa lebih menekan agar Muspika dan Satgasnya memperbanyak terjun ke desa.
Rangkul Tokoh
Kemudian tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat (Tomas) juga dirangkul untuk memberikan contoh sekaligus penokohoan sehingga lebih meyakinkan warga.
Selain vaksinasi, sosialisasi perihal aturan PPKM utamanya soal hajatan, juga sangat penting disampaikan.
Pasalnya selama ini masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya paham soal ketentuan bahwa hajatan dilarang total dan hanya ijab kabul saja yang dibolehkan.
“Kalau hanya mengandalkan Kades yang sosialisasi, kasihan kadang harus berbenturan dengan warganya. Padahal itu aturan pemerintah pusat. Makanya perlu didorong dari Muspika,” tuturnya.
Di sisi lain, Mualim memandang di situasi saat ini, pendekatan persuasif dan pemahaman dinilai lebih tepat dilakukan untuk menyadarkan animo warga.
Ia kurang sependapat dengan kebijakan menahan atau menunda pencairan bantuan sosial bagi yang belum divaksin. Sebab hal itu rentan memicu protes dan komplain karena secara aturan bansos adalah hak mereka.
“Lebih baik dilakukan pemahaman dan pendekatan dengan sosialisasi. Kalau diberi pemahaman dari atas, warga nanti perlahan akan sadar. Kalau ditahan bantuannya, kasihan warga karena di saat kondisi ekonomi sulit mereka justru sangat membutuhkan bantuan,” tandasnya.
Sementara, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat ditemui di Pemkab Sragen tadi siang, menyampaikan sosialisasi soal vaksin memang masih menjadi PR bersama.
Selain menggencarkan sosialisasi, pihaknya juga akan melakukan serbuan ke desa-desa yang masih rendah capaian, untuk dilakukan jemput bola ke warga agar mau divaksin.
“Kita memang harus sosialisasi dan memberikan pemahaman terus. Seperti tadi seperti di Pengkol Tanon, saya bertemu dengan Gus Iqbal pemilik pondok Al Hikmah dan Pak Kyai Amin memang beliau antri divaksin. Ya saya juga menyampaikan ke beliau agar menyampaikan satu atau dua patah kata bahwa vaksin ini aman dan tokoh masyarakat sudah memberikan contoh. Seperti kemarin Pak Lurah Samto juga,” tandasnya. Wardoyo
