JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Anggota DPRD Sragen Prihatin Banyak Warga Isoman Makin Pusing Dikejar-Kejar Cicilan dan Tagihan. Pemerintah Diminta Pikirkan Kebijakan Bantu Masyarakat!

Bambang Widjo Purwanto. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – DPRD Sragen mendesak pemerintah memberi solusi dan subsidi bagi masyarakat terdampak kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan Covid-19.

Pasalnya saat ini banyak masyarakat yang terpukul dan terbebani secara ekonomi akibat dampak PPKM Darurat. Sebab mereka tidak bisa melakukan aktivitas usaha dan ekonomi secara normal.

“Pemerintah melakukan PPKM darurat ini harus dibarengi dengan beberapa kebijakan yang membantu masyarakat. Jangan arogan dan menutup mata,” papar anggota DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto, Minggu (18/7/2021).

Pemerintah harus memikirkan Rakyat dalam mengambil kebijakan

Legislator asal Gondang itu menilai pemerintah harus memikirkan kebijakan yang bisa meringankan beban masyarakat.

Misalnya mendorong perbankan pemerintah memberikan relaksasi kredit terhadap warga tidak mampu atau pelaku UMKM yang memiliki pinjaman.

Hal itu ia sampaikan lantaran ada keluhan dari warga tidak mampu yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri karena positif Covid-19 tapi masih dipusingkan dengan banyaknya tagihan.

Baca Juga :  Perhatian, Semua Pegawai Kemenag hingga Penyuluh di Sragen Dilarang Jadi Khatib Salat Idul Adha. Semua Diminta Salat di Rumah dan Jadi Contoh Masyarakat!

“Masa rakyat kecil sudah isoman masih dikejar-kejar pinjaman bank, pinjaman bank titik juga. Belum lagi tagihan listrik, PDAM juga. Kasihan masyarakat,” terangnya.

Bambang menyebut selain relaksasi kredit, mestinya ada bantuan subsidi untuk air bersih bagi warga. Sehingga setidaknya bisa meringankan beban mereka yang sudah terdampak pandemi dan pembatasan kegiatan PPKM.

Menurutnya, ketika pemerintah melarang orang bekerja, mestinya harus ada konsekuensi yakni kebijakan-kebijakan yang meringankan beban masyarakat.

“Bayangkan kalau kerjanya jualan malam hari, terus dilarang darimana mereka mau dapat penghasilan. Jangankan untuk membayar listrik, air dan pinjaman bank, untuk makan saja sudah pada tingkat kesulitan. Ini yang harusnya dipikirkan, pemerintah nggak boleh arogan dan menutup mata,” tandasnya.

Untuk itu, ia berharap Pemkab segera memberikan sebuah solusi yang bisa membantu rakyat. Terlebih berdasarkan pengumuman pemerintah, PPKM akan diperpanjang sampai akhir bulan Juli.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Disebut Perpanjang PPKM Darurat Sampai Akhir Juli

“Perusda seperti PDAM ya harus ikut meringankan beban masyarakat. Nggak melulu profit oriented saja. Di saat seperti ini harus social oriented. Nggak harus disubsidi 100 persen, tapi setidaknya ada keringanan. Lalu lembaga-lembaga lain juga harus bergerak untuk membantu masyarakat,” tandasnya. Wardoyo