JOGLOSEMARNEWS.COM KOLOM

“Dho Manuto, Dho Menengo”

Anas Syahirul. Karya: Jajak

Oleh : Anas Syahirul*

Masih ingat ungkapan “Dho Manuto” yang didengungkan Hadi Rudyatmo saat memimpin perlawanan terhadap penyebaran Covid-19 di Kota Solo saat dia menjadi Walikota kala itu. Rudy –sapaan akrabnya- memang pusing ketika angka paparan Covid-19 di solo saat itu terus saja meningkat padahal sejumlah kebijakan sudah dilakukan terutama seringnya sosialisasi dan edukasi tentang protokol kesehatan. Sampai akhirnya, keluarlah taklimat dari dirinya dengan ekspresi meninggi agar warga “Dho Manuto” kalau tidak mau terkena  virus corona dan ingin angka pasien covid di Solo turun. Secara harfiah Dho Manuto bisa dimaknai “Patuhlah”.

Dho Manuto” pun menjadi slogan yang ampuh untuk mengkampanyekan langkah-langkah preventif di kalangan masyarakat. Selain didengungkan di manapun, Rudy juga membuat peraga kampanyenya misalnya dengan masker, poster, spanduk, dan lainnya. Semua menggunakan tagline “Dho Manuto”. Rudy pun membuat kepanjangan dari tagline Dho Manuto : Dumadakan Ono Memolo Anyar Nunggul Tanpo Ono Obate, artinya mendadak ada penyakit muncul yang belum ada obatnya yakni Covid-19.

Tagline inilah yang kemudian menjadi medium Rudy dan jajarannya kala itu untuk mengubah perilaku masyarakat agar patuh terhadap upaya-upaya pencegahan (preventif) penularan covid dan menaati (manut) terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat pemerintah. Mulai dari KLB Solo, PPKM Mikro dan lainnya. Dho Manuto pun terbukti cukup ampuh untuk menurunkan penularan Covid-19 saat itu di Solo kala itu.

Saya hanya mencontohkan saja, bahwa tugas berat kita dalam melakukan perlawanan terhadap Covid adalah bagaimana mengubah perilaku masyarakat untuk memiliki kesadaran yang tinggi agar patuh terhadap upaya-upaya pencegahan Covid-19 terutama menjalankan protokol kesehatan. Serta patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya percepatan penanganan kasus pandemi ini.

 

PPKM Diperpanjang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengambil kebijakan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 26 Juli mendatang. Setelah itu baru ada kelonggaran-kelonggaran. Itu pun dengan sejumlah catatan-catatan terutama jika angka covid-19 menurun sesuai target.

Saat mengumumkan perpanjangan PPKM Darurat itu, tak bisa dipungkiri adanya kekhawatiran dari Presiden jika covid masih akan berkepanjangan. Sehingga tenggat 26 Juli untuk pelonggaran pun masih harus bersyarat yakni sepanjang terjadi penurunan penyebaran covid secara signifikan. Target pemerintah, sehari 10 ribu kasus covid. Ketika Jokowi mengumumkan perpanjangan kemarin, angka kasusnya masih tinggi yakni 38.325 kasus hari itu.

Apalagi harus diakui, target PPKM Darurat belum membuahkan hasil optimal atau kalau bisa dibilang gagal. Awalnya, PPKM Darurat yang diberlakukan mulai 3-20 Juli memiliki sejumlah target yang dicanangkan. Enam target penanganan Covid-19 selama 18 hari pelaksanaan PPKM Darurat gagal tercapai.

Mengutip Tempo (20/7/2021) di hari akhir pelaksanaan PPKM Darurat, tercatat keenam inidikator ini adalah pengetesan, pelacakan, penurunan mobilitas, vaksinasi Covid-19, angka positivitas atau positivity rate, dan target menekan laju penularan. Dalam pengetesan, misalnya, pemerintah menargetkan 324 ribu per hari di Jawa dan Bali. Realisasinya, pemerintah hanya mampu mencapai 127 ribu per hari, dan itu pun angka total nasional.

Target vaksinasi sebanyak 1 juta per hari, faktanya hanya dapat dipenuhi 546 ribu per hari. Target menekan laju kenaikan penularan hingga 10 ribu kasus per hari, juga masih jauh. Sementara, angka kasus harian sebanyak 38.325 saat diumumkan perpanjangan PPKM Darurat. Begitu pula dengan pelacakan, target 15 orang per satu kasus positif atau 300 ribu kontak tapi realisasi masih 250 ribu kontak. Target positivity rate 10 persen, realisasinya masih 25 persen. Target penurunan mobilitas 30 persen, namun yang tercapai masih 20 persen.

Maka wajar jika Jokowi sangat berharap partisipasi masyarakat untuk menangani bersama-sama kasus covid ini. Tanpa partisipasi masyarakat maka akan makin sulit untuk menekan kasusnya. Meskipun PPKM akan diperpanjang sampai kapanpun.

Saya minta semuanya bisa kerja sama bahu-membahu untuk melaksanakan PPKM ini dengan harapan kasus akan turun dan tekanan pada rumah sakit juga menurun. Untuk itu kita harus meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan, melakukan isolasi terhadap yang bergejala dan memberikan pengobatan sedini mungkin kepada yang terpapar,” ucap Jokowi saat mengumumkan perpanjangan PPKM Darurat.

          Kepatuhan masyarakat ini memang jadi faktor menentukan untuk mengatasi penyebaran covid ini, terutama menjalani protokol kesehatan. Ajakan Dho Manuto ini sepertinya harus digembar-gemborkan dan digelorakan agar masyarakat makin sadar, makin patuh, makin punya empati.

          Namun, pemerintah juga harus punya konsekuensi yakni dengan memenuhi kebutuhan rakyat, khususnya yakni kebutuhan dasar saat ini : makan dan obat.  

Bantuan sosial segera didistribusikan, meski sudah terbilang telat. Biar bisa membeli sembako. Karena terbukti di masyarakat masih banyak yang belum terakses dengan bantuan itu. Obat juga harus dibantu kemudahannya. Banyak pasien isolasi mandiri mengeluhkan susahnya mencari obat, mahal dan membuat mereka bingung. Termasuk bantuan kepada pekerja informal yang kena dampak PPKM darurat, yang jumlahnya menurut BPS ada 70 juta.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com