JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Klaim Gus Miftah bahwa dua kapal Pertamina berhasil melintasi Selat Hormuz berkat diplomasi pemerintah Indonesia menuai bantahan setelah sejumlah fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda.
Alih-alih seluruh armada lolos, sebagian kapal justru masih tertahan di kawasan Teluk Arab di tengah memanasnya konflik geopolitik.
Pernyataan tersebut sebelumnya mencuat dari ceramah pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman yang viral di media sosial. Ia menyebut keberhasilan dua kapal itu tidak lepas dari peran diplomasi Presiden Prabowo Subianto.
“Di saat semua kapal yang melintas dicegat oleh Iran, dua kapal Pertamina yang membawa minyak, atas diplomasi Pak Prabowo, kapal Indonesia boleh melewati Selat Hormuz,” kata Miftah.
Namun, hasil penelusuran menunjukkan situasi tidak sesederhana klaim tersebut. Dari empat kapal yang beroperasi di kawasan itu, hanya dua yang sempat melintas sebelum ketegangan meningkat, sementara dua lainnya hingga pertengahan April 2026 masih belum bisa keluar dari wilayah Teluk Persia.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menjelaskan bahwa kapal yang berhasil melintas bukan dalam rangka mengangkut minyak mentah untuk kebutuhan domestik. Sementara itu, dua kapal lain yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro masih tertahan.
Data pemantauan pelayaran menunjukkan Pertamina Pride berada di perairan Teluk Persia setelah berangkat dari Arab Saudi pada Maret lalu. Adapun Gamsunoro memilih bersandar di Dubai sejak awal April setelah gagal melintasi Selat Hormuz.
Kondisi ini dinilai sejumlah pengamat sebagai indikasi belum optimalnya komunikasi diplomatik di tengah situasi konflik. Dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, Abdullah, menilai kelolosan dua kapal sebelumnya lebih dipengaruhi waktu pelayaran.
Menurut dia, kapal tersebut melintas saat situasi belum sepenuhnya dikendalikan oleh otoritas Iran. “Dua kapal Indonesia belum memenuhi protokol yang diminta oleh IRGC,” kata dia.
Senada, akademisi Universitas Airlangga, Agastya Wardhana, menyebut izin melintas di kawasan konflik sangat dipengaruhi relasi geopolitik maupun efektivitas negosiasi. Ia membuka kemungkinan adanya upaya diplomasi yang tidak membuahkan hasil.
“Bisa jadi ada negara yang gagal diplomasinya, tapi tidak terpublikasikan,” ujarnya.
Ketegangan di kawasan Selat Hormuz sendiri berdampak luas terhadap pasokan energi global. Jalur tersebut selama ini menjadi lintasan sekitar 20 persen distribusi minyak dunia. Gangguan di wilayah itu memicu lonjakan harga minyak mentah, termasuk Brent yang naik signifikan sejak konflik pecah.
Dampaknya turut dirasakan Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak. Data Badan Pusat Statistik mencatat impor minyak mentah mencapai hampir 16 juta ton pada 2025. Dua kapal yang tertahan itu diperkirakan membawa pasokan untuk kebutuhan dalam negeri selama beberapa hari.
Pakar migas Aspermigas, Moshe Rizal, menilai situasi ini berpotensi meningkatkan beban anggaran negara akibat kenaikan harga minyak dunia.
Di sisi lain, pemerintah memastikan harga BBM dalam negeri tetap dijaga. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan stabilitas harga bukan dipengaruhi klaim keberhasilan kapal melintas, melainkan kemampuan fiskal pemerintah.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengingatkan pentingnya langkah antisipatif terhadap lonjakan harga minyak global.
“Ketika harga minyak dunia melonjak hingga 140 dolar AS per barel, sementara asumsi dalam APBN hanya 70 dolar AS maka tekanan terhadap fiskal menjadi sangat besar,” kata Lamhot. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
