Catatan: Ilham Bintang*

Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan perpanjangan PPKM Darurat dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (20/7/2021) malam. PPKM Darurat diperpanjang hingga 25 Juli mendatang. Beberapa sektor akan dilonggarkan, seperti pasar, toko-toko kelontong sebagainya. Tapi  efektif pada 26 Juli. Itu pun jika terjadi penurunan angka penyebaran virus Covid19.,

Sampai hari pengumuman perpanjangan oleh Jokowi semalam, update data harian penyebaran virus Covid19 masih dalam posisi memprihatinkan. Kasus positif hari itu, 38.325 dan meninggal dunia 1.280. Dibandingkan empat hari sebelumnya yang tembus 50 ribu, memang telah terjadi penurunan empat hari terakhir. Namun, banyak yang menyoal “out put” data penururan itu terjadi lantaran angka testing yang turun.

Advertisement

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyebutkan, ada beberapa kemungkinan yang melatari turunnya jumlah spesimen yang diperiksa. Pertama, ujarnya, kapasitas testing yang memang menurun di setiap akhir pekan sebagai akibat dari liburnya beberapa laboratorium.

 

Hanya 5 hari ?

Berkaca pada angka penularan  virus Covid19 selama PPKM Darurat 3-20 Juli, belum menunjukkan penurunan secara signifikan. Setidaknya, sesuai target di bawah 10 ribu, wajar jika perpanjangan lima hari itu dirasakan kurang. Target itu  dicanangkan sendiri oleh Menko Manives, Luhut Binsar Panjaitan, selaku Koordinator PPKM Darurat Jawa – Bali.

Baca Juga :  Buruknya Manajemen Krisis KPI

Karena itu kita bisa meraba perpanjangan lima hari PPKM Darurat lebih sebagai “jalan tengah” Jokowi untuk menyelesaikan dulu prokontra PPKM Darurat. Belum riel sepenuhnya seperti disarankan para ahli kesehatan.

Presiden Jokowi dua hari sebelumnya mengakui untuk memutuskan memperpanjang atau tidak  PPKM Darurat, perlu sikap kehati-hatian, perlu dipikirkan masak masak. Presiden mengatakan tidak mau setelah PPKM Darurat dilonggarkan, malah nantinya RS akan semakin kolaps seperti sekarang. Di DKI saja, seperti diumumkan Gubernur DKI Anies pada hari Senin ( 19/7) ada sebanyak 190 ribu pasien Covid-19 antre di lorong lorong RS, karena semua kamar terisi.

 

Buah simalakama

Tingkat keseriusan penanganan pandemi Covid19 di Tanah Air, memang ibarat  buah simalakama.  Dimakan, mati ayah, tidak dimakan, mati ibu.

Melonggarkan PPKM Darurat, beresiko menelan  korban masyarakat yang terpapar virus lebih besar. Tidak melonggarkan, resikonya membuat rakyat terkapar lapar. Bantuan sosial sendiri, yang merupakan kunci utama mengatasi keliaran dan kerumunan masyarakat masih dalam proses.

Ini jelas memprihatinkan. Pandemi sudah berlangsung 17 bulan, urusan pendataan belum beres-beres dikerjakan. Padahal, data penduduk sudah berkali-kali dipakai waktu Pileg dan Pilpres. Jumlah bantuan sosial pun tak seberapa seperti yang disanggupi oleh pemerintah. Yang tunai, sekitar Rp.300 ribu/bulan. Cuma habis satu kali tes swab Antigen.

Baca Juga :  Regulasi LHKPN yang Mandul

Di lain pihak, dunia usaha juga  sudah melolong panjang. Ada yang mengingatkan kemungkinan PHK besar-besaran bakal terjadi jika situasi tidak menentu. Sektor usaha ini seperti bisul menunggu pecah. Tekanan psikologis yang tidak kurang beratnya, juga dihadapi Jokowi. Bersumber dari kalangan dalamnya sendiri. Dari kabinet dan para relawan.

Dari Kabinet, tak kurang datang dari Koordinator PPKM Darurat. Baru sepuluh hari PPKM Darurat berjalan, Luhut Panjaitan mengumumkan situasi telah terkendali. Luhut bahkan menantang pihak yang berkata sebaliknya  menghadap dia. “Supaya saya tunjukkan ke mukanya data yang saya miliki,” katanya.

Kasar sekali memang untuk diucapkan oleh seorang pejabat tinggi negara. Sementara, Presiden Jokowi  berulangkali menyatakan pemerintah sangat membutuhkan partisipasi seluruh rakyat untuk bisa mengatasi pandemi ini.

Apalagi sebagian data mengenai situasi pandemi yang semakin ganas datang dari pakar kesehatan dan ahli-ahli epidemologi seperti Prof Pandu Riono.

Halaman:  
« 1 2 Selanjutnya › » Semua