JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Buntut 6 Kades di Sragen Meninggal, Mendagri Terbitkan Surat Edaran Ketentuan Pilkadesnya. Simak Aturannya!

Kades Sambirejo, Suparjo Jojon menangis merasakan sakit luar biasa setelah terpapar Covid-19. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan surat edaran terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang saat ini mengalami kekosongan akibat Kadesnya meninggal dunia.

Dalam edaran itu, Mendagri meminta daerah tidak menggelar Pilkades selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di semua level.

Hal itu disampaikan Kabag Pemerintahan Desa Setda Sragen, Rina Wijaya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Jumat (13/8/2021).

Ia mengatakan saat ini di Sragen ada 6 desa yang mengalami kekosongan jabatan Kades karena kades definitif meninggal.

Meski secara aturan, enam bulan harus ada pejabat baru (Kades), namun aturan tersebut dipastikan tak bisa diberlakukan di masa pandemi saat ini.

Baca Juga :  Daftar Lengkap 15 Nama Calon Pejabat Eselon 2 yang Lolos 3 Besar. Benarkah Nama-nama yang Bakal Jadi Sudah Terbaca?

“Aturannya memang 6 bulan harus ada pejabat baru. Tapi sesuai surat dari Mendagri, tidak bisa digelar Pilkades selama PPKM. Baik itu level 1 sampai 4. Sehingga Pilkades maupun PAW ya terpaksa harus ditunda,” paparnya.

Rina menjelaskan penundaan Pilkades maupun PAW akan dilakukan sampai masa PPKM selesai. Pihaknya belum bisa memastikan atau memprediksi karena penerapan PPKM merupakan kewenangan pusat.

Meski demikian, pelaksanaan roda pemerintahan di enam desa itu dipastikan tetap berjalan normal. Sebab Pemkab langsung menunjuk Penjabat (PJ) Kades sesaat setelah terjadi kekosongan.

“Langsung diampu oleh PJ. Jadi begitu ada kekosongan, langsung proses rapat BPD, pengusulan PJ dan dinaikkan ke Bupati melalui Camat,” terangnya.

Baca Juga :  Wow Usia Sudah 70 Tahun, Bambang Masih Mampu Berlari dari Titik Nol Sampai Gunung Kemukus Sragen. Penasaran Apa Jamunya?

Ia menegaskan tidak ada niatan Pemkab menunda pelaksanaan Pilkades. Hal itu lebih karena situasi pandemi dan adanya edaran dari Kemendagri.

Jika PPKM sudah selesai, nantinya akan segera digelar Pilkades PAW. Ia menyebut dari enam desa itu, Desa Jenggrik terbilang paling lama terjadi kekosongan.

Sempat hendak digelar Pilkades PAW akhir 2020, tapi kemudian ditunda karena ada Pilkada serentak. Usai Pilkada, rencana Pilkades di desa itu kembali harus diurungkan menyusul terbitnya edaran Kemendagri.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua