KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo mengingatkan agar penyaluran dana bantuan sosial (bansos) ke terdampak pandemi Covid-19 jangan sampai dipolitisasi.
Peringatan itu diungkapkannya usai Komisi B DPRD mengklarifikasi Disdagnakerkop yang membagikan bansos tunai ke PKL beramplop Bupati Karanganyar Juliyatmono dan istri Siti Khomsiyah, Senin (2/8/2021).
“Semua lembaga di DPRD berharap jangan anggaran itu (bansos) dipakai untuk politik,” kata Bagus Selo kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (2/8/2021).
Politisi asal PDIP itu mengaku memang telah menerima hasil klarifikasi Komisi B terhadap Disdagnakerkop dan Baznas secara tertulis.
Klarifikasi digelar secara tertutup.
Dalam catatan Komisi B, jajaran Disdagnakerkop mengakui keteledoran memakai amplop tercetak nama bupati Karanganyar dan istri.
Tiap amplop berisi Rp 300.000. Penerimanya adalah PKL, penyedia jasa bongkar pasang tenda dan juru parkir di Stadion 45, Taman Pancasila, alun-alun dan Pujasera Cangakan.
Dari 840 sasaran, sudah terdistribusi 827 amplop. Adapun 300-an amplop tercetak nama bupati dan istri terlanjur terdistribusi.
Setelah menuai polemik, Disdagnakerkop kemudian buru-buru menggantinya dengan amplop polos setelah penggunaan amplop berembel-embel nama bupati dan istri itu menuai kritikan.
Dana bansos tunai tersebut bersumber Baznas Kabupaten Karanganyar dengan total anggaran Rp 300 juta.
Bagus Selo menyarankan ke depan Baznas diminta membagikan sendiri dana itu agar ke depan menghindari kisruh.
“Silakan kalau mau membantu PKL. Minta saja data calon penerima ke Disdagnakerkop. Lalu dibagikan sendiri. Toh, Baznas pasti punya amplop berlogo Baznas,” tukasnya. Wardoyo
