SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM –
Kunjungan kerja Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ke Sragen, Jumat (20/8/2021) seolah menjadi ajang amukan bagi pemegang kewenangan penyaluran bantuan sosial (Bansos) di wilayah daerah.
Tak hanya Sragen dan Wonogiri, Bu Risma juga marah besar saat mencecar kondisi PKH di Kota Surakarta atau Solo.
Data Solo dicecar setelah Sragen dan Wonogiri. Mensos kemudian meminta Pimpinan BNI Solo duduk di kursi yang siang itu oleh Risma diibaratkan kursi panas.
Pimpinan BNI bernama Heru Sanjaya itu kemudian diminta melaporkan perkembangan penyaluran bantuan PKH di Solo.
“Surakarta ini yo akeh pak (datanya yang belum tercairkan,” ujar Risma.
Kemudian Risma dengan seksama mendengarkan laporan dari perwakilan BNI Surakarta tersebut.
Disampaikan pada penyaluran bansos PKH tahap pertama terdata sebanyak 16.390 sesuai SP2D. Dari jumlah itu, 16.371 KPM sudah tersalurkan atau selesai 99 persen lebih.
Hanya ada 11 PKH yang belum cair atau 0.12 persen. Pimpinan BNI itu menyebut 11 orang itu sudah memegang KPS tapi tidak bisa dihubungi.
Disampaikan pula, pada tahap pertana ada KPM-KPM (warga penerima) yang masuk tanpa validasi dan masih dicari oleh pendamping.
“Kita sudah laporkan ke Dinsos. Kalau KPM tidak ditemukan, kita ajukan untuk dikeluarkan,” ujar petugas BNI itu.
Kemudian laporan berlanjut ke Tahap 2. Disampaikan dari data sesuai SP2D, total PKH 17.019 dan sudah tercairkan 16.857 atau 99,9 persen. Tahap ini menyisakan 151 yang belum cair.
Sampai di situ, Mensos Risma langsung naik tensi.
“Kenapa ini ada beberapa yang belum bisa ditemui,” ujarnya.
Pertanyaan itu dijawab ada 288 di data yang belum bisa ditemukan. Data itu baru akan diusulkan bulan Juli. Kemudian ada 777 KKS terblokir juga.
Menurut perwakilan BNI itu, dari dinas sosial sudah menyurat ke BNI pusat tanggal 5 Agustus. Mendengar hal itu, Risma makin geregetan.
“Harus ke BNI pusat? Astagfirullah Haladzim,” ujarnya kesal.
Risma langsung memanggil ajudannya dan kemudian menghubungi pimpinan BNI Pusat.
Ia meminta agar blokir terhadap data PKH di Solo bisa dibuka karena sudah mengajukan surat pada 5 Agustus. Saking emosinya, Risma sampai menyentil petugas yang dilihatnya hanya jempal-jempol saja.
“Datamu berapa, kok jempal jempol ae. Kamu jempol gini kalau sudah semua selesai, kamu tak kasih gini (jempol). Tolong lah, satu orang pun itu manusia. Jadi nggak ada jempol kalau belum 100 persen,” ujar Risma.
Mensos kemudian meminta agar persoalan data di Solo dicek bareng dengan staffnya. Sama dengan Sragen dan Wonogiri, pihak bank juga diingatkan menyelesaikan dalam waktu Minggu ini.
Ia menyebut karena tak terlalu banyak, ia yakin bisa selesai minggu ini. Kemudian yang 777 data terblokir dan sudah bisa dibuka, agar segera dicek dan mulai Senin pekan depan diharapkan bisa terpakai serta bantuannya tersalurkan.
Ia menyebut kalau ditunda-tunda maka akan sangat kasihan bagi warga penerimanya.
“Kalau tahap kedua nggak selesai Minggu ini, bukan depan bisa diblokir. Kasihan kalau sampai mati kelaparan siapa yang dosa,” serunya.
Risma kemudian menceritakan bagaimana ketika dirinya jadi Walikota Surabaya sampai rela manggul beras demi tersalurnya bantuan secepatnya.
Kemudian di mobilnya juga selalu ada beras sehingga begitu di lapangan bisa langsung membagikan.
“Saya jadi Walikota sampai takutnya itu tiap pagi manggul beras. Kalo sampai itu lapar, mati, itu dosa. Bener lho pak. Ini serius. Mungkin bagi kita gak ada masalah. Tapi bagi dia sesuatu yang segitu itu,” ujarnya lagi.
Risma meminta agar jika ada keluhan atau kendala, pihak bank juga langsung melaporkan. Sebab pihaknya di Kemensos memang tidak memiliki dasboard datanya.
Peringatan itu juga ditujukan bagi Koordinator kabupaten (Korkab) atau koordinator daerah (korda) yang menjadi pendamping PKH.
“Korda juga kamu ikut dosa lho. Korkab kalo diam saja kamu ikut dosa. Kalau sampai ada apa-apa piye. Karena mereka orang-orang dalam kondisi benar-benat terbatas. Kalo aku gak bisa makan, utang masih dipercaya. Tapi kalo mereka? Tolong lah. Ya pak ya,” tukasnya.
Mendengar amarah Risma, semua pimpinan BNI dan pejabat yang hadir terdiam. Mereka kemudian sibuk mengkroscek data dan berupaya menyelesaikan persoalan data dan problem pencairan.
Dalam kunker tersebut, Risma memang menjadikan agenda itu sekaligus untuk rapat koordinasi terkait penyaluran bansos di wilayah Sragen, Wonogiri dan Solo uang masih menyisakan ribuan PKH belum cair. Wardoyo
