Beranda Umum Nasional Pemerintah Lakukan  Clean Up Angka Kematian Covid-19 untuk Memastikan Akurasi Asesmen Level...

Pemerintah Lakukan  Clean Up Angka Kematian Covid-19 untuk Memastikan Akurasi Asesmen Level PPKM

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi / Istimewa

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Pemerintah menerjunkan tim khusus untuk melakukan clean up atau pembaruan data seputar kasus Covid-19, khususnya untuk memastikan data angka kematian yang lebih akurat.

Pasalnya, akurasi data maupun input data yang benar dan rapi akan berpengaruh besar pada penilaian, yang gilirannya bisa menentukan status level PPKM suatu daerah.

Demikian diungkapkan Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi seperti dikutip dalam rilis Biro Komunikasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi ke Joglosemarnews.

Hal itu disampaikan Jodi, untuk memberikan penjelasaan mengenai mengapa angka kematian tidak dimasukkan dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Jadi angka kematian itu bukannya dihapus. Melainkan hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian,” tuturnya, Rabu (11/8/2021).

Baca Juga :  Konflik Memanas, PBNU Versi Gus Yahya Siapkan Pleno Tandingan

Pemerintah, menurut Jodi, menemukan bahwa banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat.

“Kondisi tersebut memunculkan terjadinya distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah,” tambahnya.

Data yang bias itu menurutnya menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah.

Namun demikian, Jodi menambahkan, bahwa data yang kurang update tersebut juga terjadi karena banyak kasus aktif yang tidak terupdate lebih dari 21 hari.

“Banyak kasus sembuh dan anga kematian akhirnya yang belum ter-update,” urainya.

Sembari menunggu proses clean up tersebut,  Jodi menuturkan, untuk sementara pemerintah masih menggunakan lima indikator lain untuk asesmen.

Lima indikator tersebut adalah BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit (RS), pelacakan (tracing), pengetesan (testing) dan kondisi sosio ekonomi masyarakat. Suhamdani

Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.