SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Setelah kedatangan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rishamarini, nasib ribuan rekening warga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) yang terblokir di Sragen, akhirnya mulai tertangani.
Data terbaru yang masuk ke Bupati, hingga hari Senin (23/8/2021) sudah separuh dari sekitar 1.868 rekening yang terblokir, sudah bisa mengambil bantuannya ke BNI.
“Sudah mulai dicairkan banyak. Kemarin dari data sekitar 1.868 yang terblokir sudah ada 937 yang sampai hari ini sudah mencairkan,” papar Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Senin (23/8/2021).
Bupati menyampaikan kedatangan Bu Mensos ke Sragen pada Jumat (20/8/2021) lalu memang menindaklanjuti surat yang ia kirimkan.
Dalam surat itu ia menyampaikan ada ribuan rekening PKH di Sragen yang terblokir dan belum bisa mencairkan bantuan.
“Jadi Bu Risma rawuh ke Sragen itu berdasarkan surat yang dikirimkan bupati, oleh saya. Alhamdulillah Beliau datang kesini ngecek kemudian minta BNI untuk membuka blokir itu. Kemarin sudah ada respon. Target kami sisanya secepatnya dicairkan,” terangnya.
Kabid Perlindungan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Finuril Hidayati menambahkan terkait kasus rekening terblokir, pada hari Minggu sudah dibuka.
Selanjutnya, proses pencairan sudah berjalan dan hingga hari ini perjam 12.00 WIB, tercatat sudah 937 KPM yang mengambil bantuannya. Total KPM yang rekeningnya terblokir ada 1.868 orang.
“Jadi yang mengambil 50%, kita laporan catat jam 12.00 WIB siang kemudian jam 18.00 WIB sore udah beres,” katanya.
Finuril menyampaikan akan segera mengecek kembali progres pencairan. Ia menyampaikan Menteri Sosial sudah menargetkan persoalan pencarian PKH untuk KPM yang sempat terblokir harus selesai maksimal 27 Agustus mendatang.
Mensos Ngamuk
Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini sempat ngamuk saat menemukan ribuan rekening PKH di Sragen terblokir ketika menggelar rakor di Kara Guest House Sragen, Jumat (20/8/2021).
Dari paparan, diketahui untuk gelombang 1 di Sragen, dari 35.497 jatah PKH, yang sudah cair sebanyak 35.480 KPM dan menyisakan 17 KPM. Kemudian pada tahap 2, April Mei Juni, dari total 37.225 KPM yang sudah tercairkan sebanyak 35.396 KPM.
Ada sisa 1.829 KPM yang belum cair di tahap kedua. Disampaikan ribuan yang belum cair ini karena memang belum mencairkan, tidak masuk dan rekeningnya terblokir. Untuk tahap ketiga, yang belum dicairkan sebanyak 3.174.
Saat dikroscek data yang terblokir, juga ada perbedaan antara data di Kemensos sebanyak 1868 namun dari pihak BNI mencatat 1.826 atau ada selisih 38 KPM.
Di Kabupaten Sragen pada penyaluran Tahap 2 yakni bulan April-Juni terdapat 37.225 KPM dimana ada 2.517 yang belum cair karena buku tabungannya terblokir.
Mendapati fakta itu, Mensos langsung naik pitam. kepada perwakilan Bank BNI dan pendamping mengapa begitu banyak KPM yang belum menerima bantuan.
“Saya minta tolong pak. Hari ini juga bisa selesai. Kalau kartunya belum didistribusikan, ayo kasih ke saya. Sekarang juga saya antar ke rumah KPM,” kata Mensos kepada Pimpinan BNI Sragen, Husni Imawan.
Bu Risma makin menjadi ketika mendapati ada perbedaan data jumlah PKH yang belum cair dan terblokir. Ia pun langsung mencecar pimpinan BNI Sragen kapan bisa menyelesaikan selisih data itu.
Saat ditanya, pimpinan BNI menjawab bulan ini. Tak terima, Risma kembali menantang agar lebih cepat.
“Suwe Pak kalau bulan ini. Ini masih 2 minggu. Saya minta bisa dicek di lapangan. Ya pak ya. Berarti saya besok sudah bisa tahu jawaban,” ujar Risma.
Risma kemudian mencecar kembali soal 1.829 rekening KPM yang terblokir. Ia menanyakan apakah uangnya masih di bank BNI. Pertanyaan itu dijawab Husni dengan uang masih ada di bank.
Risma kemudian meminta pihak BNI mengadakan rekonsiliasi atau pencocokan data dengan pendamping dan harus clear sore ini.
Berikutnya, 17 KPM tahap 1 dan 1.926 KPM tahap 3 yang belum bisa cair jadi sasaran mengapa bisa terjadi dan apa penyebabnya.
Risma pun memberikan penegasan bahwa ribuan bansos yang belum bisa cair itu harus segera dicairkan karena itu hak orang-orang miskin.
“Kalau kita nggak profesional kan susah. Kapan mau menyelesaikan seperti ini. Ini masalahnya untuk orang miskin. Mereka sehari makannya tergantung dari ini (bansos). Saya minta kalau hari ini ya paling tidak Minggu depan sudah clear dan bisa dicairkan,” tegasnya.
Risma kemudian terusik dengan laporan adanya 667 PKH yang juga belum terdistribusi. Dari penjelasan bank, memang tidak semuanya bisa tersalur karena terblokir rekeningnya dan sebagian memang belum dicairkan oleh KPM.
Mendengar jawaban itu, Risma menyangkal jika PKH itu belum cair karena KPM tidak mencairkan.
“Nggak mungkin orang gak mau duit itu Pak. Pasti dia butuh duit. Pertanyaan saya kenapa nggak nyampek. Tolong dievaluasi ya, apalagi kita berikan jaraknya 3 bulan. Saya nggak mau terulang lagi ya. Tolong, kasihan mereka,” lanjutnya.
Risma menegaskan bahwa kedatangannya ke Sragen memang didasari adanya laporan banyaknya PKH yang belum dan tidak bisa cair.
Atas kondisi itu, ia meminta agar semua pihak yang terlibat, segera mengupayakan mencari penyebab dan segera mempercepat pencairan.
“Kalau uangnya tertahan kita-kita dosa lho Pak. Nanti kalau ditanya malaikat Bapak yang harus jawab. Karena dikhawatirkan uang terus ngendon di bank. Nggak mungkin nunda-nunda, kalau kita mau masuk surga ya diselesaikan ini. Kasihan lah sekian ribu orang,” ujarnya.
Ia menyampaikan tugas bank hanya mentransfer. Menurutnya tidak perlu lagi koordinasi dengan dinas terkait.
Hal itu justru hanya akan memperpanjang waktu dan membuat pencairan tertunda.
“Kalau mau dikoordinasi, apa yang dikoordinasikan. Nanti kepala dinasnya lagi pergi, lha kapan ketemunya pak. Ini selak kelaparan, nggak bisa begitu lah.
Ayolah Pak, saya titip ini, dongane mandi orang-orang ini Pak. Kita nggak bisa masuk surga kalau hak mereka nggak diberikan,” tandasnya. Wardoyo
