JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Makin Panas, Aksi Boikot 3 Wakil Ketua DPRD Sragen. PKB Bakal Panggil Muslim, Sugiyamto Sebut Pembangkang Fraksi!

Sugiyamto. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Aksi tiga Wakil Ketua DPRD Sragen dari Golkar, PKB dan PKS yang menolak menandatangani APBD-Perubahan 2021 pada paripurna, Rabu (29/9/2021) menuai reaksi kontra dari sejumlah partai.

PKB dan PDIP justru menyayangkan aksi pemboikotan itu karena dinilai tidak patut dan justru menunjukkan ketidakpahaman mereka akan aturan maupun proses APBD.

Anggota Fraksi PDIP sekaligus mantan Ketua DPRD Sragen, Sugiyamto mengecam aksi penolakan tandatangan yang dilakukan ketiga wakil ketua dari Golkar, PKB dan PKS itu.

Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa mereka mengingkari sikap politik dari fraksi mereka sendiri.

Sebab dalam pendapat akhir fraksi yang dibacakan di paripurna hari ini, semua fraksi menerima dan menyetujui APBD-P 2021.

Baca Juga :  Pesona Tayub dan Kuliner Rendengan Lereng Gunung Gandu Jadi Primadona Baru Wisata di Gesi Sragen. Langsung Diserbu Ribuan Pengunjung

“Kalau kemudian mereka menolak tandatangan, ya berarti tiga orang pimpinan itu mengingkari partainya sendiri. Mereka malah seperti pembangkang fraksinya karena dalam pandangan umum pendapat akhir mereka semua fraksi menerima APBD Perubahan ini,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Rabu (29/9/2021).

Sugiyamto menilai sikap ketiga pimpinan itu juga malah memunculkan keraguan terkait pemahaman soal aturan dan mekanisme APBD.

Sebab sejak awal, pembahasan hingga pandangan akhir, tidak ada penolakan dari ketiga fraksi tersebut. Terlebih, ketiganya juga hadir dalam paripurna tersebut.

“Kecuali kalau memang proses APBD ada yang salah atau tidak sah. Lalu mereka menolak karena ada pelanggaran atau sejak awal menolak pembahasan, itu wajar. Lha ini APBD sudah diparipurnakan, semua fraksi setuju kok ini fraksinya setuju dan menerima tapi mereka menolak,” imbuhnya.

Baca Juga :  Tim Verifikasi Usut 4 Sertifikat Peserta Seleksi Perangkat Desa Padas yang Diduga Mencurigakan. Dua Sertifikat Sudah Dilacak Hari Ini, Penasaran Hasilnya?

Lebih lanjut, Ketua Komisi IV itu menyampaikan aksi pemboikotan itu juga dirasa tidak pas dilakukan karena tanpa dasar yang jelas.

Sebagai delegasi partai dan representasi fraksi, salah satu tugas serta kewenangan mereka adalah menandatangani APBD.

Kemudian, ketidakhadiran kepala daerah sendiri juga tidak bisa serta merta disalahkan ketika ada kepentingan yang lebih urgen.

Apalagi jika kepala daerah tidak hadir karena harus menghadiri rapat virtual dengan Presiden dan kementerian terkait anggaran pula. Hal itu penting karena untuk kepentingan anggaran dan masyarakat juga.

Halaman selanjutnya

Halaman :  1 2 Tampilkan semua