JOGLOSEMARNEWS.COM KOLOM

MELIHAT KASUS PERUNDUNGAN DI KPI DARI SISI LAIN



Niken Foto: Istimewa

Oleh : Niken Satyawati*

Dunia maya heboh. Pesan berantai beredar luas melalui kanal WhatsApp, berlanjut ke medsos berbagai platform, tentang perundungan dan pelecehan seksual yang terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.

Dalam pesan berantai itu, korban yang seorang pria berinisial MS mengaku pernah mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 2017 dan melaporkan ke kepolisian tahun 2019 namun tidak ditanggapi.

Korban mengaku mengalami perundungan sejak 2011, saat awal bergabung dengan KPI. Tersangka perundungan adalah lima seniornya. Korban sehari-hari mengaku dipaksa membelikan makan bagi para senior. MS mengatakan puncaknya pada 2015, di mana dia mengalami pelecehan seksual.

Advertisement

Tahun 2015, menurut MS, para pelaku beramai-ramai memegangi kepala, tangan, kaki, menelanjangi, memiting, melecehkan dengan mencoret-coret buah zakarnya menggunakan spidol.

Bejat. Biadab. Begitulah orang normal menilai kasus itu berdasarkan pengakuan korban. Oleh karenanya, sudah selayaknya semua pelaku dipecat dari pekerjaannya di KPI apabila memang tuduhan perundungan itu terbukti.

Dalam kasus seperti ini kita harus memandang lebih berat pada perspektif korban. Jadi mari kita dorong keadilan ditegakkan. Saya setuju. Saya pun memahami ketika netizen yang marah meluapkan kekesalan dengan menyumpahi para tersangka. Meski mereka belum tahu kasus yang sesungguhnya karena baru keterangan dari satu pihak.

Baca Juga :  Regulasi LHKPN yang Mandul

Namun yang agak lucu, netizen mengaitkan kasus perundungan di KPI dengan sensor yang ada pada tayangan-tayangan di televisi. “Dada Sandy si kelinci diblur, tapi ternyata di balik sok moralisnya, orang KPI melakukan perundungan terhadap kawan sendiri.” Begitu rata-rata kritik yang disampaikan. Sehingga kesimpulannya, kasus di KPI ini adalah sebuah ironi. Orang KPI yang bekerjanya menjaga moral, seolah dianggap gagal menjaga moral di kantornya sendiri.

Sekarang mari kita telah satu per satu. Terkait sensor tayangan, netizen salah alamat. Sensor tayangan baik film kartun, sinetron ataupun film, itu adalah wilayah kerja Lembaga Sensor Film (LSF) bukan KPI. KPI tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyensoran terhadap suatu program filem yang akan tayang dimanapun baik bioskop atau televisi.

Baca Juga :  Regulasi LHKPN yang Mandul

Dengan kata lain, wilayah KPI hanya berada di pasca-produksi ketika program itu telah disiarkan di lembaga penyiaran. Sedangkan wilayah pra-produksi merupakan kewenangan ataupun tugas LSF.

LSF melakukan tindakan terhadap produk tayangan sebelum dikonsumsi oleh publik. KPI melakukan tindakan setelah produk ditayangkan di lembaga penyiaran (televisi, radio). KPI mengevaluasi dan bisa menindak/memberi sanksi dengan teguran, denda, penghapusan siaran hingga yang terberat adalah mencabut hak siaran sebuah lembaga penyiaran yang melanggar.

Tapi memang antara kewenangan LFS dan KPI ini sudah lama terjadi salah kaprah di mata publik. KPI sudah membantah, tapi derasnya tudingan membuat publik tetap mengira yang menyensor adalah KPI.

Jadi soal Sandy sahabat SpongeBob yang dadanya diblur, tidak bisa serta merta KPI mem-banned tayangan itu. KPI juga tidak bisa mengubah dada yang diblur menjadi tidak diblur. Sebagai lembaga yang sama-sama independen, KPI tidak bisa mengintervensi kerja LSF.

Halaman:  
« 1 2 Selanjutnya › » Semua