SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Penanganan Covid-19 akan berjalan efektif, jika ada kerja sama yang sinergis dari seluruh elemen, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, dengan pihak lain hingga melibatkan seluruh masyarakat dan individu.
Idealisasi itulah yang tercermin di Provinsi Papua Barat, sehingga membuat provinsi tersebut masuk dalam zonasi risiko rendah (Zona Hijau) dalam kategori Zonasi Risiko (Satgas).
Demikian diungkapkan oleh Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut mengatakaan hal itu, saat menggelar rapat Koordinasi dengan Kepala Daerah dan Forkopimda Provinsi Papua Barat, Jumat (3/9/2021).
Selanjutnya, melalui rilisnya ke Joglosemarnews, dia menjabarkan, di tingkat Kabupaten/Kota, terdapat 10 Kab/Kota masuk zona hijau, dua Kab/Kota zona oranye dan satu Kab/Kota tidak ditemukan kasus.
“Meski sudah menurun, kasus Covid-19 belum selesai. Bapak Presiden memberi arahan agar kita selalu ingat dan waspada,” lanjut Airlangga Hartarto, yang juga Menteri Koordinator Bidang perekonomian tersebut.
Menko Airlangga menjelaskan, angka kasus Covid-19 di Provinsi Papua Barat terus menurun, hingga menjadi provinsi paling rendah jumlah kasus aktifnya.
Meski demikian, menurut Airlangga, ekonomi di Papua Barat harus terus didorong agar mulai tumbuh positif.
Airlangga menjelaskan, per 2 September 2021, kasus aktif di Provinsi Papua Barat sebanyak 257 kasus. Jumlah itu termasuk terendah secara nasional di antara 34 Provinsi.
Sepanjang Agustus 2021, pada masa penerapan PPKM, kasus aktif berhasil diturunkan sampai dengan -89,56%. Yakni, dari 2.462 kasus pada 9 Agustus, menjadi 257 kasus pada 2 September 2021.
Sedangkan kasus konfirmasi harian di Papua Barat pernah mencapai puncaknya pada 16 Juli 2021, yaitu 605 kasus per hari.
“Namun, dalam beberapa pekan terakhir terus menurun, dan sekarang menjadi tinggal 50 kasus per hari,” lanjut Menko Airlangga.
Bukan hanya itu prestasi Provinsi Papua Barat, tingkat kesembuhan di wilayah itu bahkan mencapai 97,3%. Jumlah ini jelas lebih tinggi dari angka kesembuhan nasional (92,4%).
Sementara, tingkat kematian hanya sebesar 1,5%, jauh lebih rendah dari nasional besarnya 3,3%. Penurunan terus terjadi setelah pemberlakuan PPKM Darurat dan PPKM Level 4 selama beberapa minggu lalu.
Saat ini, Provinsi Papua Barat berada pada Level Asesmen 3. Tingkat konfirmasi kasus relatif cukup rendah pada level TK-2, angka kematian juga rendah di level TK-1 dan Rawat Inap (BOR) ada di level TK-2.
Jumlah testing dan tracing masih dalam level terbatas, namun treatment sudah pada level memadai. Secara umum, level asesmen Provinsi Papua Barat di level 3, dan dengan indikator yang cukup baik semuanya.
Atas keberhasilan itulah, Menko Airlangga mengadakan peninjauan ke lapangan dan melakukan dialog langsung dengan semua pihak terkait.
Salah satunya, Menko Airlangga mengadakan Rakor bersama seluruh Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota) beserta Forkompimda se Provinsi Papua Barat.
Dalam Rakor itu, Menko Airlangga mendengarkan langsung dari para Kepala Daerah beserta seluruh jajarannya tentang berbagai permasalahan di lapangan.
Jajaran Kepala Daerah dan Forkopimda Provinsi Papua Barat pun sangat antusias menyampaikan berbagai permasalahan dan tantangan di lapangan kepada Menko Airlangga.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan atas nama masyarakat Papua Barat menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pemerintah Pusat, terutama dengan dilakukannya peninjauan secara langsung tersebut.
Beberapa yang dikunjungi Menko Airlangga antara lain fasilitas Isolasi Terpusat dengan Kapal PELNI, sentra vaksinasi. Bersamaan itu, bantuan pun diberikan kepada tenaga kesehatan (Nakes) dan masyarakat. Bantuan berupa obat-obatan dan vitamin itu diterima langsung oleh Gubernur Papua Barat.
Sementara dalam Rakor, Menko Airlangga mendengarkan aspirasi Walikota Sorong yang menginginkan vaksin langsung diberikan kepada Pemerintah Kota atau Kabupaten supaya lebih cepat dalam pendistribusiannya.
Menanggapi usulan tersebut, Menko Airlangga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan, bahwa distribusi vaksin akan dibagi menjadi dua, yaitu ada yang diberikan lewat Provinsi dan ada juga yang diberikan langsung ke Pemerintah Kabupaten/Kota, sejalan dengan upaya untuk mendorong percepatan vaksinasi.
Dalam Rakor tersebut, Menko Airlangga juga mendiskusikan berbagai tantangan di lapangan serta langkah-langkah percepatan penanganan pandemi.
Rakor juga penting untuk memastikan segala upaya yang tengah dijalankan dalam penerapan PPKM Level 3 di Papua Barat dapat berjalan optimal.
“Di samping itu, penting pula memikirkan upaya pemulihan ekonomi di Papua Barat. Sebagaimana laporan yang disampaikan oleh Bupati Teluk Bintuni yang share ekonominya lebih dari 37% untuk perekonomian Papua Barat,” papar Menko Airlangga.
Rakor tersebut dihadiri pula Menteri Perindustrian, Juru Bicara Satgas Covid-19, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.
Sementara dari Provinsi Papua Barat hadir Gubernur, Walikota Sorong, Bupati Sorong, Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, Pangdam 18 Kasuari, dan Kapolda Papua Barat. Sedangkan Kepala Daerah dan Forkompimda yang lain ikut hadir secara virtual. Suhamdani
