Merasa Dirugikan Tak Bisa Nongol di TV, Akhirnya Saipul Jamil Curhat ke Hotman Paris. Begini Tanggapan KPI

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM –  Mendapat aksi boikot dari beberapa stasiun televisi selepasnya  dari penjara, pedangdut Saipul Jamil akhirnya merasa gerah juga. Bahkan, ujung-ujungnya dia curhat ke pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

Sebagaimana diketahui, boikot oleh pihak televisi itu didasarkan pada surat dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)  tanggal 6 September 2021 yang judulnya tindak lanjut keberatan masyarakat.

Menurut Hotman Paris, sebenarnya  tidak ada penegasan dari KPI mengenai Saipul Jamil dilarang tampil di televisi di dalam surat tersebut.
Tapi fakta yang dirasakan Saipul Jamil,  gara-gara surat dari KPI tersebut,  dirinya mengalami kerugian. Beberapa kontrak pekerjaan untuk Saipul Jamil mendadak dibatalkan pihak stasiun televisi usai surat dari KPI tersebut dibuat.

“(Saya) mengalami kerugian,” terang  Saipul Jamil.

Sementara yang membuat Hotman Paris hetan dengan isi surat tersebut, mengapa Saipul Jamil seolah-olah tak punya hal untuk tampil di televisi lagi.

Padahal menurut Hotman,  tak ada putusan pengadilan yang melarang Saipul Jamil tampil di televisi usai bebas dari penjara.

“Saya bertanya-tanya. Saipul Jamil ini kan sudah menjalani hukuman dengan taat. Dan yang menjatuhi hukuman pengadilan, udah selesai. Sehingga menjadi pertanyaan, apa alasan seolah-olah dipertanyakan lagi kehadiran dari Saipul Jamil ini ke publik,” ungkap Hotman Paris.

Pengacara yang dekat dengan kalangan selebriti tersebut  juga meminta Komnas HAM ikut menyoroti kasus Saipul Jamil itu.

“Ini menyangkut hak azasi yang sangat dasar. Kami minta juga DPR dan terutama Komnas HAM agar proaktif menanggapi beredarnya surat KPI hanya karena euforia masyarakat menyambut Saipul Jamil saat keluar. Dan itu di luar yuridiksi KPI,” ungkap Hotman Paris.

Mewakili Saipul Jamil, Hotman Paris mengaku bukan dalam posisi pengacara sang pedangdut.
Dia mengaku hanya ingin menyampaikan keresahan yang dirasakan Saipul Jamil terhadap ketidakadilan.

Terpisah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat,  Agung Suprio menilai kasus Saipul Jamil tidak bisa disamakan dengan kasus artis yang terjerat narkoba.

Merujuk pada banyak referensi, menurut Agung,  di negara lain mantan narapidana kejahatan seksual seperti Saipul Jamil bahkan dibatasi gerak-geriknya.

Hal itu  demi meminimasilasi potensi adanya kejadian serupa yang dilakukan oleh mantan narapidana seksual.

“Kita juga melihat dari berbagai refrensi dari luar negeri, memang dibatasi, bahkan di suatu negara itu dikasih alat supaya dia tidak melakukan hal seperti itu,” kata Agung, seperti dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Kamis (9/9/2021).

Jika Saipul Jamil tampil di televisi dengan status mantan narapidana seksual, Agung khawatir akan timbul banyak persepsi dari masyarakat luas.

Oleh karenanya, jalan yang diambil KPI dalam kasus Saipul Jamil adalah mengecam aksi glorifikasi berlebihan terhadap mantan suami Dewi Persik itu.

Namun, jelas Agung, bukan berarti Saipul Jamil tidak bisa tampil di televisi. Tetap bisa, namun   dengan catatan hanya untuk konteks edukasi.

Hal ini sesuai dengan surat edaran yang telah dikirimkan oleh KPI pada lembaga penyiaran seperti televisi.

“Dia (Saipul Jamil) bisa tampil untuk kepentingan edukasi. Jadi misalnya ya, dia hadir sebagai ya bahaya predator, itu kan bisa juga ditampilkan seperti itu,” tutur dia.

Sementara ini, Agung menegaskan bahwa Saipul Jamil belum bisa tampil di televisi jika tujuannya untuk hiburan.

Keputusan itu dibuat oleh KPI setelah ada perdebatan internal di badan lembaga penyiaran tersebut.

Pasalnya, bagaimana pun juga, di dalam kasus Saipul Jamil, ada hak azasi manusia (HAM) yang harus diperhatikan, ada juga etika, dan tentu hukum yang harus ditegakkan.

Diakui Agung, keputusan yang diambil KPI terkait kasus Saipul Jamil memang sempat menimbulkan kritik dari pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) karena bagaimana pun juga Saipul Jamil mencari nafkah di televisi.

Tapi, ia menegaskan bahwa KPI mengakomodasikan kepentingan mayoritas masyarakat.