SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kebijakan Pemkab Sragen mewajibkan kartu vaksin sebagai syarat mendapat pelayanan publik, mendapat dukungan dari anggota DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto.
Ia mendukung kebijakan itu namun tetap berharap Pemkab bijak dan harus ada pengecualian. Sebab dari realita di lapangan, ada beberapa kondisi warga yang akan terkendala untuk bisa memenuhi aturan itu.
“Saya sependapat. Namun demikian ketika Pemerintah memberlakukan aturan itu akan menjadi kendala juga. Ini harus menjadi pertimbangan juga,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Rabu (27/10/2021).
Bambang memandang kendala pertama, tidak semua masyarakat bisa divaksin. Pemkab seyogianya harus melihat fakta banyak masyarakat yang belum bisa divaksin akibat berbagai faktor, utamanya kondisi yang tidak mendukung.
Fakta itu bahkan ia lihat ketika digelar vaksinasi dari Kodim di rumahnya akhir pekan lalu. Saat itu dari 1.063 sasaran yang mendaftar vaksinasi dosis kedua, yang lolos skrining dan bisa divaksin hanya 999 warga.
Sedangkan 64 lainnya terpaksa urung divaksin karena faktor kesehatan dan komorbid.
Jika dipaksakan semua warga diwajibkan menunjukkan kartu vaksin jika ingin mendapat pelayanan publik, hal itu tentu akan menyulitkan warga yang belum tervaksin karena kondisinya memang tidak memenuhi syarat.
“Kalau aturan wajib vaksin atau menunjukkan kartu vaksin itu diterapkan tanpa ada pengecualian, bagaimana dengan nasih mereka yang gagal vaksin itu. Apakah mereka tidak akan mendapat pelayanan dari pemerintah. Bagaimana pula dengan yang komorbid dan tidak memenuhi syarat divaksin,” jelasnya.
Untuk itu, ia meminta ketika pemerintah lebih bijak dan bisa memberikan pengecualian kepada warga yang belum tervaksin karena ada kendala tersebut.
Kemudian, menurutnya masih banyak warga yang sudah mendapat suntikan vaksin namun datanya tidak bisa masuk di aplikasi peduli lindungi.
“Hakikatnya pemerintah yang baik itu adalah pemerintah yang memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurut Bambang, para warga yang belum tervaksin itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Sebab saat vaksin, yang entry data adalah pemerintah juga,” tandasnya. Wardoyo
