WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Pendapatan daerah Wonogiri dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 mengalami penurunan sebesar 36 persen lebih.
Sementara pos belanja juga mengalami penurunan. Prosentase penurunan belanja hampir sama seperti pendapatan, berada di kisaran 30 persen.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Jekek mengungkapkan fakta tersebut saat membacakan nota keuangan terhadap RAPBD Wonogiri 2022. Pembacaan nota dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Wonogiri, Senin (11/10/2021).
Secara umum pendapatan daerah Wonogiri dalam RAPBD 2022 direncanakan sebesar Rp 1.691.947.198.793. Angka ini dibandingkan dengan penetapan APBD 2020 sebesar Rp 2.303.664.858.286 atau turun 36,15 persen.
“Penurunan itu disebabkan dana transfer dari pusat dan bantuan provinsi belum disesuaikan dalam RAPBD 2022,” ujar Bupati.
Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp249.474.934.793 dan pendapatan transfer Rp1.442.472.264.000. Lain-lain pendapatan yang sah belum dipasang karena dana transfer dari pusat belum turun.
“Yang menjadi permasalahan utama dalam pendapatan daerah adalah masih dominannya ketergantungan kita terhadap pusat dan provinsi yang berasal dari pendapatan transfer ataupun pendapatan lain-lain yang sah,” kata dia.
Sementara anggaran belanja daerah dalam RAPBD 2022 direncanakan sebesar Rp 1.875.163.085.088. Dibandingkan dengan penetapan APBD 2020 sebesar Rp2.474.910.261.874 maka terjadi penurunan 31,98 persen.
Postur belanja terdiri dari empat bagian. Yakni belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Belanja operasi sebanyak Rp1.690.405.881.549, terdiri dari belanja pegawai Rp1.407.158.759.911, belanja barang dan jasa Rp279.316.873.838, belanja hibah Rp3.846.747.800 dan belanja bantuan sosial Rp83.500.000.
Belanja modal direncanakan sebesar Rp 39.651.418.539, belanja tidak terduga Rp5.000.000.000, dan belanja transfer sebesar Rp140.105.785.000.
“Permasalahan utama belanja daerah adalah keterbatasan dalam mencukupi kegiatan prioritas daerah. Karena masih tingginya ketergantungan pendapatan dari pusat dan provinsi. Selain itu adanya formasi PPPK dan CPNS yang baru serta harus memprioritaskan anggaran untuk penanganan COVID-19,” kata Bupati.
Sedangkan pembiayaan terdiri atas penerimaan yang direncanakan sebesar Rp186.715.886.295. Ini berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Serta pengeluaran direncanakan sebesar Rp3.500.000.000 sebagai penyertaan modal pada BUMD. Aris
