Bela Bupati, Sugiyamto Sebut Utang Rp 200 Miliar Sudah Super Mendesak. Ini Penjelasannya!

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Meski sejumlah partai ramai-ramai menolak dan kurang sependapat soal rencana hutang Rp 200 miliar, fraksi PDIP Sragen tetap memandang wacana hutang tersebut sangat logis dan mendesak untuk dilakukan.

Hal itu disampaikan anggota badan anggaran dari Fraksi PDIP, Sugiyanto. Ia pun angkat bicara menyikapi wacana hutang Rp 200 miliar yang kini ramai digoreng di tataran DPRD tersebut.

“Sebagai anggota fraksi PDIP dan anggota Banggar, kita setuju-setuju saja (hutang Rp 200 miliar),” paparnya di sela rapat Banggar di DPRD, Senin (1/11/2021).

Ia menjelaskan dukungannya itu didasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, hutang Rp 200 miliar itu tidak akan diambil dalam satu tahun sekaligus.

Akan tetapi diambil dalam dua termin dan nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan Pemkab. Yakni di tahun 2022, kebutuhan mendesak Pemkab adalah Rp 48,5 miliar untuk membangun jalan dan Pasar Nglangon.

Kemudian, sisanya Rp 151,5 miliar baru akan diambil di tahun 2023 itupun juga menyesuaikan kebutuhan. Karenanya ia meminta partai dan fraksi tak asal menolak tapi hendaknya harus mencermati terlebih dahulu urgensi dan peruntukkannya.

Keuangan Kelabakan

Menurut legislator asal Masaran itu, rencana berhutang itu juga dilakukan karena kondisi keuangan daerah yang sudah sangat minim.

Di tahun 2020, anggaran sudah mengalami defisit Rp 230 miliar. Hal itulah yang membuat Pemkab kemudian kelabakan karena anggaran yang sangat terbatas.

“Belum lagi anggaran untuk menggaji PPPK dari guru honorer sebanyak 1.500an orang dengan anggaran sekitar Rp 80 miliar yang sekarang dibebankan ke daerah. Ini yang membuat keuangan daerah kelabakan. Makanya opsi berhutang ini menurut kami ya sudah super mendesak. Dan yang perlu dipahami lagi, utang Rp 200 miliar itu baru diambil Rp 48,5 miliar. Kalau dalam perjalanannya membutuhkan lagi, baru diambil lagi di 2023. Jadi bunganya ya sesuai yang akan dipakai,” terangnya.

Ketua Komisi IV itu menyampaikan secara regulasi, pinjaman daerah juga tidak melanggar.

Kemudian Presiden Jokowi juga sudah memberikan sinyal hijau bagi daerah untuk mencari pinjaman apabila membutuhkan uang untuk mendorong akselerasi pembangunan.

Karenanya ia menilai tidak ada alasan mendasar untuk menolak atau tidak menyetujui wacana pinjaman di tengah kondisi keterbatasan anggaran daerah saat ini.

“Saya yakin itu sudah melalui kajian detail oleh eksekutif. Toh utang yang kemarin kan juga beres-beres saja. Apalagi dampak pandemi ini, transfer dana dari pusat baik DAU maupun DAK banyak berkurang. Belum lagi kita harus mencadangkan anggaran untuk penanganan Covid-19 Rp 89 miliar. Sementara PAD kita hanya Rp 357 miliar,” tandasnya.

Hapus Citra Esek-esek

Khusus revitalisasi Pasar Nglangon yang diwacanakan Rp 38,5 miliar dari uang pinjaman di tahun 2022, Sugiyamto juga menggarisbawahi bahwa pembangunan pasar itu sudah sangat mendesak.

Sebab pasar itu sudah ada sejak jaman bupatinya sebelum HR Bawono dan sampai sekarang belum pernah tersentuh pembangunan.

“Apalagi kemarin habis terbakar, kondisinya juga sudah sangat tidak layak,” paparnya.

Selain itu, revitalisasi Pasar Nglangon juga penting untuk menghapus citra negatif yang selama ini melekat di pasar itu.

Menurutnya Pemkab tak bisa menutup mata bahwa selama ini Pasar Nglangon sebagian sudah ditempati menjadi rumah warga bahkan sudah ada satu RT.

Yang lebih penting, revitalisasi diharapkan bisa menghilangkan image Pasar Nglangon sebagai tempat lokalisasi terselubung di malam hari.

“Salah satu caranya ya harus segera dibangun kembali dan ditata yang baru, image sebagai tempat esek-esek di malam hari akan bisa hilang. Kalau nggak dibangun, ya susah. Apalagi di situ ada kafe letong dan lainnya. Kemudian saat ini laporannya tiap malam masih ada beberapa (PSK) yang mangkal di situ,” terangnya. Wardoyo