WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Sampai saat ini jumlah rumah tidak layak huni atau RTLH di Wonogiri mencapai 14 ribu unit. Pemkab Wonogiri menyiapkan strategi khusus untuk menanganinya.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemkab Wonogiri, Jumat (26/11/2021), berdasarkan pendataan verifikasi dan validasi (verval) data RTLH di tahun 2019 lalu jumlah RTLH di Wonogiri berjumlah 25.002 unit. Rinciannya 10.744 RTLH rusak berat, 13.742 unit RTLH rusak sedang dan 516 unit RTLH rusak ringan.
Dengan semangat kebersamaan yang terwujud dalam intervensi penanganan RTLH oleh pemerintah dan unsur pendukung, serta pembangunan rumah secara swadaya oleh masyarakat, secara bertahap, jumlah RTLH dapat diturunkan.
Buktinya, pada 2019 sampai 2021 sudah ada 10.860 unit RTLH yang ditangani dengan biaya dari berbagai sumber mulai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, DID, dana alokasi khusus, dana desa hingga CSR. Dengan begitu hingga kini tinggal ada 14.142 RTLH yang perlu ditangani.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Jekek menuturkan, secara bertahap, jumlah RTLH semakin menyusut berkat keterlibatan banyak pihak. Mulai dari dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, program CSR dan sebagainya.
“Semuanya dikolaborasikan. Ini wujud komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata sosial yang lebih baik,” terang dia usai penyerahan secara simbolis bantuan peningkatan kualitas RTLH dari dana insentif daerah (DID) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Jumat (26/11).
Saat ini, masih ada sekitar 14 ribu RTLH yang perlu direnovasi di Wonogiri. Tak bisa dipungkiri itu menjadi PR tersendiri bagi Pemkab Wonogiri.
Bupati menargetkan, belasan ribu RTLH itu bisa dientaskan di 2024. Menurut dia, hal itu bisa dicapai sebab dalam satu tahun lebih dari 3.000 RTLH direnovasi.
“Kalau menuju 4 ribu (RTLH dalam satu tahun yang direhab) maka kami harus lebih konsentrasi. Membuka relasi yang lebih luas dan mendorong keterlibatan semua pihak , termasuk meminta dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi,” beber Bupati.
Selain itu, APBD pun bakal mendukung pengentasan RTLH di Wonogiri. Bupati menuturkan, pihaknya bakal memetakan agregat kemiskinan di desa. Jika masih tinggi, maka desa bakal didorong untuk mengalokasikan dana desa yang lebih untuk pengentasan RTLH. Akan ada pembahasan bersama dengan pihak desa terkait hal itu.
“Akan kita lakukan secara bertahap, sampai 2024. Masih ada kesempatan,” terang Jekek.
Jekek menuturkan, kunci dalam pengentasan jumlah RTLH sejak 2016 sampai saat ini adalah verifikasi yang dilakukan. Dengan adanya verifikasi maka ada pemetaan wilayah mana yang menjadi prioritas pengentasan RTLH. Dari verifikasi juga didapat gambaran bahwa kebijakan tidak diwarnai kepentingan-kepentingan yang bersifat subyektif. Dari konsep itu, maka capaian pengentasan RTLH di Wonogiri sangat terukur.
“Inventarisasi, pendataan, pemetaan, kebijakan eksekusi berbasis data. Tidak berbasis keinginan atau bersifat subyektif. Ada parameter yang bisa dievaluasi,” ujar Jekek.
Sementara itu, Wakil Bupati Wonogiri Setyo Sukarno dalam sambutannya mengatakan di tahun 2021, Pemkab Wonogiri meraih penghargaan terbaik II dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung program penanganan RTLH di Kabupaten/ Kota. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan terhadap komitmen dan kesungguhan dalam menangani masalah perumahan di Wonogiri. Aris
