JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Perjuangan Pensiunan PNS Asal Sragen 2 Tahun Cari Keadilan. Praperadilan Kapolres hingga Kajari 2 Kali Kandas, Kini Siapkan Gugatan Perdata

Sih Mulyono (kanan) didampingi kuasa hukum Sapto Dumadi Ragil Raharjo saat menunjukkan berkas gugatan praperadilannya terhadap Kajati, Kajari dan Kapolres. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Perjuangan pensiunan PNS di Sragen, Sih Mulyono (60) untuk mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kapolres Sragen, di PN Semarang kembali kandas.

Untuk kali kedua, upaya gugatan praperadilan yang diajukan mantan Sekretaris Dinas PMD Sragen itu kembali ditolak oleh hakim tunggal yang menangani perkara itu.

Meski demikian, hal itu tak menyurutkan tekad PNS asal Dukuh Sonorejo, Bedoro, Sambungmacan, Sragen itu untuk mencari keadilan.

Ia berencana menempuh upaya hukum lain melalui gugatan perdata terkait perkara tentang kesaksian palsu di bawah sumpah yang sudah 2 tahun terkatung-katung.

Hak itu disampaikan kuasa sekaligus penasehat hukum Sih Mulyono, Sapto Dumadi Ragil Raharjo. Kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , ia mengatakan putusan hakim tunggal di PN Semarang memang telah menolak permohonan kliennya.

Di mana dalam eksepsinya, eksepsi para termohon dan turut termohon juga telah terlebih dahulu ditolak oleh hakim.

Baca Juga :  Mimpi Apa Semalam, Warga Karangmalang Sragen Ini Dapat Motor Baru Hanya Modal Datang Divaksin. Siap-Siap Akhir Tahun Ada Motor Gratis Lagi!

“Namun perjuangan kami selaku kuasa dan penasihat hukum tidak akan berhenti terkait dengan keyakinan kami bahwa benar-benar telah terjadi suatu keadaan hukum yang merugikan klien kami. Baik secara subjektif dan bagi penegakan hukum itu sendiri secara kumulatif. Makanya kami akan melakukan gugatan perdata segera,” paparnya didampingi kliennya, Sih Mulyono, Sabtu (12/11/2021).

Gugatan perdata itu dilayangkan karena selaku kuasa hukum, ia berkeyakinan bahwa penyidik kepolisian yang menangani perkara pengaduan kliennya telah menetapkan status tersangka terhadap salah satu terlapor.

Namun, kemudian tidak dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka meski sudah ada surat permintaan dari kliennya yang dilampiri bukti petunjuk.

Atas dasar itulah, Sapto mengatakan gugatan perdata akan dilakukan untuk menguji berkaitan dengan fakta tidak dilakukannya penuntutan oleh jaksa penuntut umum terhadap tersangka dalam persidangan.

“Pengujian itu tidaklah tanpa dasar mengingat telah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka oleh penyidik Polres Sragen bersesuaian dengan amanah Pasal 183 KUHAP yang mengisyaratkan kewenangan pengadilan untuk memeriksa si tersangka,” kata dia.

Baca Juga :  Pencuri Bonsai Tetangga Dibekuk Polisi di Sambirejo Sragen. Kapolsek: Ini Dia Orangnya, Tatonya Banyak!

Selaku penasehat hukum, pihaknya proses belum diperiksanya si tersangka atau belum dilakukannya penuntutan oleh jaksa di persidangan adalah karena terganjal dalan tahap penuntutan.

Karenanya, pengujian dipandang penting mengingat ada kerugian dari kliennya dan diyakini aduan kliennya sudah terpenuhi bukti permulaan yang cukup.

“Satu dugaan kami, terkait terlalu lamanya penanganan perkara ini diduga dimaksudkan untuk mengulur waktu. Hal itu kemungkinan terkait dengan tersangka yang telah lanjut usia sehingga ada kekhawatiran kemudian si tersangka meninggal dunia. Maka aduan dari klien kami hanya akan menjadi pepesan kosong dan terhadap kerugiannya secara nyata akan menjadi hal yang bersifat permanen,” tandasnya.

Halaman selanjutnya

Halaman :  1 2 Tampilkan semua