SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Maraknya kasus kekerasan seksual dan perundungan yang terjadi di tempat pendidikan menjadi perhatian serius Gubernur Ganjar Pranowo.
Ia langsung menginstruksikan semua dinas terkait untuk mengambil langkah agar kasus serupa tidak lagi terjadi, khususnya di Jawa Tengah.
Yakni salah satunya dengan memasang kamera CCTV di sekolah. Tidak hanya itu, perangkat kamera pengintai itu juga disarankan dipasang di lokasi publik yang rawan terjadi tindak kekerasan seksual.
Gubernur Ganjar mengatakan ini momentum yang tepat untuk serius memperhatikan banyak persoalan terkait perempuan dan anak.
Terlebih beberapa waktu terakhir banyak peristiwa kekerasan seksual dan perundungan yang diberitakan.
Apalagi di Jawa Tengah juga ditemukan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru yakni di Cilacap.
“Kemarin saya minta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kerja kita nampaknya harus lebih keras lagi. Dinas pendidikan saya minta kumpulkan semua guru dan kepala sekolah, nggak boleh ada lagi cerita seperti ini,” kata Ganjar, seusai menjadi narasumber pada acara “Ngobrol Penak Sareng Mas Ganjar dalam rangka memperingati Hari Ibu, di Gedung Grhadhika Bhakti Praja, Kamis (16/12/2021).
Ganjar meminta agar di setiap ruang publik atau yang sulit dijangkau agar dipasang CCTV.
Sebab, beberapa kasus kekerasan seksual tersebut dilakukan di tempat yang seharusnya anak merasa nyaman.
“Kalau perlu pasang CCTV di sekolah-sekolah itu. Kalau tidak kita akan kecolongan, bahkan di tempat yang seharusnya anak merasa nyaman pun itu menjadi tempat yang berbahaya,” katanya.
Selain itu Ganjar juga menyampaikan, isu perempuan yang hari ini mulai banyak diangkat dan dibicarakan adalah kondisi tekanan ekonomi.
Ia mendorong perempuan untuk bangkit dan kebangkitan itu penting untuk mendapatkan pendampingan dari pemerintah.
“Hari ini hal yang lebih praktis kegiatan kita untuk mendorong agar mereka bisa bangkit dari keterpurukan apalagi ekonomi. Banyak pelatihan dibuat, pendampingan dilakukan, akses permodalan dilakukan. Bahkan pendataan dilakukan dari Dinas Perempuan dan Anak, terus kemudian kita kawinkan dengan Dinas Koperasi UKM lalu dibuat pelatihan termasuk pekerja migran, khususnya dari perempuan itu dari Dinas Tenaga Kerja. Itu yang coba kita dorong,” jelasnya.
Terkait kesetaraan gender, Ganjar menilai kesadaran itu harus dibangun bersama. Pemahaman dalam proses pengambilan keputusan juga harus memperhatikan kesetaraan gender.
Misalnya di Jawa Tengah dalam Musrenbang selalu melibatkan dan mendengarkan masukan dari kelompok perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Wardoyo
