JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Dear Pak Presiden, Seleksi Perangkat Desa di Sragen Terindikasi Banyak Ketidakberesan. Puluhan Peserta Minta Dibatalkan!

Surat aduan ke Presiden Jokowi dari peserta seleksi perangkat desa di Gabus, Ngrampal, Sragen. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Tekad para peserta seleksi perangkat desa (Perdes) Desa Gabus, Kecamatan Ngrampal untuk melakukan perlawanan atas serangkaian indikasi kejanggalan proses seleksi, terus dilakukan.

Setelah melayangkan surat keberatan dan penolakan terhadap hasil seleksi ke panitia, mereka melayangkan surat keberatan serupa.

Tak main-main, mereka mengirimkan surat aduan ke Presiden RI Joko Widodo dan sejumlah pejabat pemerintah lainnya.

Surat aduan dan penolakan hasil seleksi itu dikirimkan ke 8 pihak. Mulai dari panitia, LPPM UMS, Camat, OPD, Bupati Sragen, Gubernur Jateng hingga terakhir Presiden Jokowi.

Surat tertanggal 13 Desember 2021 itu dibuat dengan dilampiri tandatangan bermaterai dari 26 peserta seleksi Perdes di 4 formasi yang dibuka di Gabus. Yakni dari Kebayan I dan II, Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan.

Baca Juga :  Ratusan Guru Honorer Lulus PG di Sragen Masih Terkatung-Katung Tak Dapat Formasi. Komisi X DPR RI Desak Pemkab Segera Usulkan ke Pusat

Berdasarkan file surat itu, intinya berisi Pernyataan Keberatan/ Penolakan Hasil Ujian Perangkat Desa di Gabus, Ngrampal.

Mereka menyampaikan 13 poin yang di dalamnya memuat indikasi kejanggalan hingga tuntutan untuk dilakukan pembatalan serta tidak ada pelantikan calon terpilih sampai sengketa selesai.

Poin pertama, peserta menduga ada kesenjangan hasil ujian antara peserta yang lolos dengan peringkat di bawahnya yang kami nilai tidak wajar.

Mengingat jenjang pendidikan peserta yang dianggap lolos berada di bawah
peserta lainnya.

Poin kedua, dari keempat formasi terdapat 17 lulusan sarjana dan 1 lulusan magister, namun yang mendapat nilai tertinggi justru tingkat pendidikan SLTA, padahal tingkat kesulitan soal ujian di LPPM UMS Surakarta setara dengan tes CPNS.

Baca Juga :  Terlalu Ngeyel, Kios Bu Sani Akhirnya Dibongkar Paksa oleh Petugas. Simak Deretan Pelanggarannya!

Lantas di poin kesembilan, peserta menyampaikan jauh hari sebelum pengumuman atau ujian, telah berembus kabar di masyarakat, yang
memprediksi peserta yang akan lolos dan prediksi itu benar.

Yang disitu terdapat anak Kades setempat serta kerabatnya dan akhirnya lolos terpilih.

Karenanya mereka menulis tuntutan di poin 10. Yakni tidak ada proses untuk pelantikan yang saat ini dianggap lolos karena masih menjadi sengketa.

Di poin 11, dituliskan jika nanti ada upaya pelantikan akan berakibat upaya hukum yang lain. Lantas poin 12 mereka menulis jika poin 10 dan 11 dilanggar maka mereka terpaksa melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua