SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, angkat bicara soal izin penambangan di daerah saat berhadapan dengan sejumlah pejabat dari Kementerian ESDM, Kepala Dinas ESDM se-Indonesia yang tergabung dalam APESDMPI, dan pejabat terkait.
Hal tersebut disampaikan Ganjar pada Rapat Koordinasi Dinas-dinas ESDM, di kantor Dinas ESDM Jateng, Jumat (3/12/2021).
Ganjar meminta pemerintah pusat tidak sembarangan saat teken izin penambangan. Sebab pemerintah daerah yang akan terkena imbas jika kerusakan lingkungan terjadi.
“Sekarang perizinan penambangan diambil pusat dengan Online Single Submission (OSS). Itu memang bagus, usahanya cepet banget dan masyarakat pasti puas. Tapi akibatnya, kami di daerah yang pusing,” tutur Ganjar dilansir dari laman jatengprov.go.id, Sabtu (4/12/2021).
Satu contoh kasus diungkapkan oleh Ganjar. Dahulu, di sekitar lereng Gunung Merapi tepatnya di Klaten hanya ada delapan penambang resmi yang mengantongi izin. Mereka di bawah pengawasan dan pengontrolan ketat oleh Pemda. Tapi setelah perizinan dialihkan ke pusat, saat ini terhitung ada lebih banyak izin penambangan
“Dari hanya delapan, sekarang sudah ada 100 lebih. Bayangkan 100 lebih, pasti di sana akan rusak,” tegasnya.
- Kontak Informasi Joglosemar News :
- Redaksi : [email protected]
- Promosi : [email protected]
- Kontak : [email protected]
